Image

Ketum Perindo Dizalimi, Pengamat Hukum: Kalau Bermain Politik di Parpol bukan di Kejagung

Ferio Pristiawan Ekananda, Jurnalis · Selasa, 20 Juni 2017 - 11:06 WIB
Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (Foto: MNC Media) Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Terkait pernyataan hoax Jaksa Agung yang mengatakan bahwa Ketua umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo telah berstatus tersangka atas kasus SMS ke Jaksa Yulianto mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya pengamat hukum Nicholay Aprilindo.

Menurut Nicholay, dalam kasus SMS Hary Tanoe, Jaksa Agung seharusya tidak boleh gegabah dalam mengeluarkan pendapatnya terkait status hukum seseorang. Apalagi dalam peristiwa SMS tersebut termasuk pidana biasa atau umum, dimana wewenangnya berada di institusi kepolisian.

"Permasalahan SMS dari HT tersebut adalah masuk dalam kriminal umum/pidana umum, dan yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan adalah Bareskrim Polri dan untuk penetapan saksi atau tersangka dalam kriminal umum adalah penyelidik/penyidik Polri bukan Kejaksaan, wewenang kejaksaan adalah hanya dalam hal dakwaan dan atau tuntutan," terangnya kepada Okezone, Selasa (20/6/2017).

Karena itu, jangan salahkan publik apabila nanti ada yang menilai Jaksa Agung telah mempolitisir sebuah kasus. Lantaran, Jaksa Agung juga oknum salah satu parpol pendukung pemerintah.

"Jangan sampai peristiwa pidana biasa/umum dipolitisir sedemikian rupa sehingga timbul asumsi masyarakat bahwa Jaksa Agung mempolitisir suatu perkara pidana karena Jaksa Agung adalah oknum anggota Parpol yang berkuasa atau pendukung penguasa," tuturnya.

Nicholay menyarankan agar Jaksa Agung dapat membawa lembaga atau institusi kejaksaan secara profesional, berintegritas, berdedikasi pada bangsa dan negara bukan pada kelompok atau kekuatan politik manapun.

"Jaksa Agung kalau mau bermain politik tempatnya di Partai Politik bukan di Institusi Kejaksaan," pungkasnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming