Image

Perkara Mobile 8 Sudah Dihentikan, Kuasa Hukum Pertanyakan Urgensi Pemanggilan Ketum Perindo Hary Tanoe oleh Kejaksaan Agung

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2017, 22:20 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 06 20 337 1721226 perkara-pernah-dihentikan-kuasa-hukum-partai-perindo-pertanyakan-urgensi-pemanggilan-hary-tanoe-oleh-kejaksaan-agung-dM8JDY8hma.jpg

JAKARTA – Kejaksaan Agung hari ini mengagendakan pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atas kasus restitusi pajak PT Mobile 8. Namun,  Kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo, Hotman Paris menegaskan kliennya mempertanyakan pemanggilan tersebut. Terlebih dalam surat pemeriksaan saksi yang dikirim kejaksaan, perkara tersebut dalam Surat Panggilan telah dihentikan oleh Kejaksaan Agung.

“Dengan Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Penghentian Penyidikan tanggal 16 Januari 2017 atas nama Hary Djaja dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print 08/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Hary Djaja serta Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Penyidikan tanggal 9 Januari 2017 atas nama Anthony Chandra Kartawiria dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print- 07/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Anthony Chandra Kartawiria,” ujar Hotman, Rabu (20/6/2017).

Adapun kutipan BAP tersebut diantaranya berisi BAP Penghentian Penyidikan tanggal 16 Januari 2017 atas nama Hary Djaja yang amarnya dikutip sebagai berikut “Berdasarkan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 141/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2016 an. HARY DJAJA dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print-08/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 telah melaksanakan penghentian penyidikan perkara atas nama tersangka

Hary Djaja. Hotman pun membeberkan isi surat tersebut.

“Menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Hary Djaja,” sambungnya.

Selanjutnya, surat itu juga meminta petugas pencatat register pada Direktorat Penyidikan agar penyidikan dan barang bukti dalam perkara dimaksud dihapuskan dari register penyidikan dan barang bukti. Ketiga, memberitahukan penghentian penyidikan perkara tersebut kepada tersangka/keluarga tersangka dengan menyampaikan tembusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print – 08/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

“Berita acara ini ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas,” bebernya.

Selain itu, berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-08/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Hary Djaja, disebutkan dasanya perintah penghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT. Mobile 8 Telecom Tahun 2007-2008. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembayaran pada tahun 2009 dan 2010 atas nama tersangka Hary Djaja, sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor: 141/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 November 2016, dan apabila di kemudian hari ada alasan baru maka penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut.

“Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Penyidikan tanggal 9 Januari 2017 atas nama Anthony Chandra Kartawiria yang amarnya dikutip,” jelas Hotman.

Hotman menambahkan, berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 140/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2016 atas Hary Djaja dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print- 07/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 telah melaksanakan penghentian penyidikan perkara atas nama tersangka Anthony Chandra Kartawiria.

Dalam surat tersebut, terdapat perintah penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Anthony Chandra Kartawiria

“Meminta kepada petugas pencatat register pada Direktorat Penyidikan agar penyidikan dan barang bukti dalam perkara dimaksud dihapuskan dari register penyidikan dan barang bukti,” sambungnya.

Selanjutnya, surat tersebut juga memberitahukan penghentian penyidikan perkara tersebut kepada tersangka/keluarga tersangka dengan menyampaikan tembusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Print – 07/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

“Atas dasar fakta hukum di atas kami memohon klarifikasi secara tertulis dari penyidik,”tandasnya. (sym)

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini