Image

Pemanggilan Tidak Sinkron dengan Keputusan SP3, Kuasa Hukum Ketum Perindo Hary Tanoe Tagih Penjelasan Kejaksaan Agung

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa, 20 Juni 2017 - 22:28 WIB

JAKARTA -  Kuasa hukum Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Hotman Paris membeberkan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-07/F.2/Fd.1/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama Anthony Chandra Kartawiria. Surat tersebut berisi perintah penghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT. Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008 yang ditindaklanjuti dengan pembayaran pada tahun 2009 dan 2010 atas nama tersangka Anthony Chandra Kartawiria, sebagaimana Putusan PraPeradilan Nomor 140/Pid.Prap/2016/PN/Jkt-Sel tanggal 29 November 2016.

Dalam surat tersebut, disebutkan, apabila dikemudian hari ada alasan baru, maka penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka tersebut.

“Bahwa dua berita acara dan dua Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut diterbitkan oleh Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 140/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 141/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) bahkan Kejaksaan Agung telah dengan sukarela menerbitkan 2 (dua) SP3 sebagai pelaksaan dari 2 (dua) Putusan Pengadilan tersebut,” jelas Hotman, Selasa (20/6/2017).

Hotman menambahkan, bahwa perihal atas apa yang dipanggil dalam Surat Panggilan tanggal 15 Juni 2017 adalah 100% sama dengan apa yang telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung dengan diterbitkannya dua SP3 oleh Kejaksaan Agung.

“Sehingga klien kami dan kami selaku kuasa hukum memohon penjelasan (klarifikasi) dari Penyidik atas ketidaksinkronan/bertentangan antara Surat Panggilan tanggal 15 Juni 2017 terhadap Hary Tanoesoedibjo yang bertentangan dengan 2 (dua) SP3 tertanggal 30 Desember 2016 dan 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 140/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel dan No. 141/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel,” sambungnya.

Selain itu, Hotman menyebut, dari masalah hukum di atas, ia juga memberitahukan bahwa kliennya selaku mantan Komisaris PT Mobile 8 sebagaimana disampaikan dalam surat panggilan seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) aparat penegak hukum dilarang untuk menyidik transaksi yang sudah merupakan bagian dari Pengampunan Pajak dengan ancaman Sanksi Pidana seperti di dalam Pasal 23 ayat (1) UU Pengampunan Pajak.

“Atas dasar fakta hukum di atas kami memohon klarifikasi secara tertulis dari penyidik Kejaksaan Agung atas adanya dua produk surat dari Penyidik Kejaksaan Agung yang saling bertentangan,” tandasnya. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming