nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra: Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019 Rawan Digugat ke MK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2017 06:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 07 11 337 1733249 gerindra-penerapan-presidential-threshold-pada-pemilu-2019-rawan-digugat-ke-mk-feVgwDaZ8Q.jpg Ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra konsisten menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 0% alias ditiadakan pada Pemilu 2019.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Nizar Zahro menuturkan, bila merujuk UUD 1945, seharusnya pada Pemilu 2019 presidential threshold tak diterapkan karena parpol peserta berhak mengusung capres.

"Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) ini serentak. Jadi, seharusnya tidak ada presidential threshold," ujar Nizar kepada Okezone, Selasa (11/72017).

Ia mengatakan, bila nantinya presidential threshold tetap diterapkan dalam Pemilu Serentak 2019 maka akan rawan gugatan.

"Akan rawan gugatan pasti. Semua parpol yang mengikuti pemilu bila nanti merasa dirugikan nantinya akan mengajukan gugatan ke MK. Karena itu kan hak konstitusional bagi parpol untuk melakukan tindakan," jelasnya.

Nizar berharap seluruh fraksi yang ada di DPR bisa mengikuti langkah Gerindra yang tetap menginginkan presidential threshold 0%.

"Gerindra tetap ngotot untuk presidential threshold dihapuskan karena harapan kita dari Fraksi Gerindra, dasar kita tidak mengada-ada. Dalam norma UUD itu presidential threshold itu memang tidak ada landasan,” ujarnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini