nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Disepakati di Paripurna, Pemerintah Masih Berharap RUU Pemilu Diputuskan Secara Musyawarah Mufakat

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2017 07:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 14 337 1736045 disepakati-di-paripurna-pemerintah-masih-berharap-ruu-pemilu-diputuskan-secara-musyawarah-mufakat-HExWRgwTUn.jpg Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) antara Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) dan Pemerintah yang diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo akhirnya memutuskan untuk lima paket RUU Pemilu diputuskan di Sidang Paripurna.

Dalam keputusan itu pemerintah masih berharap bahwa lima paket RUU Pemilu yang digodok pansus bisa diputuskan melalui musyawarah dan mencapai mufakat.

"Pemerintah lobi terakhir tadi dengan seluruh anggota dan pansus masih berharap putusan ditingkat paripurna masih bisa dimusyawarahkan. Karena dengan semangat musyawarah inilah akan sempurna. RUU Pemilu ini kareba kerja partai politik dalam komitmen membangun sistem presidensil," papar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Dalam raker tersebut, pemerintah dan DPR telah menandatangani naskah RUU Pemilu, termasuk lima poin krusial yang belum diputuskan secara musyawarah.

Namun, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan masih ada beberapa poin yang belum diparaf. Pasalnya, menunggu keputusan terakhir sebelum atau sesudah sidang paripurna pada 20 Juli mendatang.

Lebih dalam, Tjahjo memberitahukan bahwa sampai sebelum dimulainya sidang paripurna itu. Segala bentuk kemungkinan masih bisa terjadi dan berproses.

"Maka tadi saya sampaikan ada beberapa poin lembar jangan di paraf dahulu karena harus disempurnakan. Karena menunggu keputusan sebelum paripurna atau tingkat paripurna," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memberitahukan seluruh fraksi di DPR sepakat untuk memutuskan lima paket RUU Pemilu di sidang paripurna pekan depan.

"Seluruh faksi dan pemerintah menyepakati lima paket opsi isu krusial dibawa ke dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan," kata Edy.

Lebih dalam, Edy menekankan upaya-upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan rapat paripurna tanggal 20 Juli 2017 mendatang.

"Dalam hal keputusan paripurna terkait opsi tertentu memiliki konsekuensi terhadap lampiran Undang-undang, maka pansus dan pemerintah diberi kesempatan dalam waktu 3x24 jam untuk menyelesaikan dan menyepakatinya," papar Edy.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini