Image

Didatangi Utusan AS, Myanmar Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Korut

Rahman Asmardika, Jurnalis · Senin, 17 Juli 2017 - 18:30 WIB
Utusan Khusus AS untuk Kebijakan Korut, Joseph Yun berkunjung ke Myanmar untuk membahas masalah Korut. (Foto: Reuters) Utusan Khusus AS untuk Kebijakan Korut, Joseph Yun berkunjung ke Myanmar untuk membahas masalah Korut. (Foto: Reuters)

YANGON – Pejabat Myanmar menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki hubungan militer dengan Korea Utara (Korut). Hal itu disampaikan saat diplomat Amerika Serikat (AS) yang bertanggung jawab mengenai isu Korut tiba di Yangon untuk melakukan pembicaraan dan mencari kepastian dalam upaya Negara Paman Sam untuk mengisolasi Pyongyang.

Utusan Khusus AS untuk Kebijakan Korut, Joseph Yun mengumumkan kunjungan ke Asia menyusul uji coba rudal balistik Korut yang diklaim dapat membawa hulu ledak nuklir pada 4 Juli. Yun menghadiri sebuah konferensi di Singapura yang berfokus pada ketegangan di Semenanjung Korea dan program nuklir serta rudal Korea Utara pada akhir pekan lalu sebelum bertolak ke Myanmar.

Myanmar menjadi satu-satunya tujuan Yun setelah Singapura karena perhatian AS pada militer negara Indochina itu yang sempat memiliki hubungan dengan Korut. Washington mencemaskan kemungkinan dukungan dari Myanmar masih akan berlanjut pada rezim Kim Jong-un.    

Dubes Yun dijadwalkan bertemu dengan Penasihat Hubungan Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi dan panglima militer Myanmar di ibukota Naypyitaw pada Senin, 17 Juli. Berdasarkan keterangan pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya, AS tidak menginformasikan mengenai maksud kedatangan Yun sebelumnya, tetapi dia memastikan negaranya mematuhi resolusi PBB terkait Korut.

"Hubungan Myanmar dan Korut adalah hubungan normal antara dua negara. Sejauh yang ketahui, tidak ada hubungan antara militer dengan militer. Jelas tidak," kata Kyaw sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (17/7/2017).

Myanmar menegaskan bahwa kesepakatan penjualan senjata dan hubungan militer lainnya dengan Korut telah dihentikan sebelum transisi dari kekuasaan junta ke pemerintahan sipil pada 2011. Namun, meski pemerintahan Myanmar telah dipegang oleh tokoh sipil Aung San Suu Kyi sejak 2016, militer negara itu tetap bebas dari pengawasan sipil.

Berdasarkan keterangan diplomat AS untuk Asia Timur, Daniel Russel dalam pemeriksaan Kongres AS September 2016, militer Myanmar masih memiliki “kantong-kantong” yang menghubungkannya dengan Korut. Hal itulah yang menjadi perhatian Washington.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming