Image

Sudikerta Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penggunaan Dana BKK agar Tepat Sasaran

Nurul Hikmah, Jurnalis · Senin, 17 Juli 2017 - 21:03 WIB

DENPASAR – Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian merupakan Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang direncanakan, dilaksanakan, dan didanai dari Anggaran Pendapatan Belana Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2017 melalui BKK Desa Pakraman.

Penyaluran BKK sebagai pola pembangunan partisipatif di bidang adat, budaya dan agama, serta pengembangan dan pelestarian di bidang adat, budaya dan agama dalam pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan dari masyarkat.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam acara sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kota Denpasar, Senin (17/7/2017).

“Keterlibatan masyarkat dalam penyaluran dana BKK tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tapi juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut, sehingga penggunaan dana BKK akan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku,” kata calon Gubernur Bali 2018 dari Partai Golkar ini.

Menurut Sudikerta, hal itu dilakukan agar dana BKK jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas karena dana tersebut bersumber dari dana APBD untuk pembangunan, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sudikerta menjelaskan, pada 2017 dana BKK yang diperuntukkan untuk pengelolaan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian diberikan kepada 607 Desa untuk 1.385 Desa Pakraman, 1.438 Subak Basah dan 1.118 Subak Abian di 9 Kabupaten/Kota se-Bali dengan total dana keseluruhan mencapai Rp 404.800.000.000.

“Dana BKK ini ditujukan untuk memberikan stimulan kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana. Untuk itu diharapkan dapat digunakan dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya serta mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan,” ungkap Sudikerta.

Sudikerta juga menekankan agar Desa Pakraman dan Subak dalam melaksanakan Pembangunan/Fisik pada obyek yang sama, yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDesa tidak diperkenankan memanfaatkan biaya dari BKK APBD Provinsi Bali.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming