Image

Terima Usulan Cagub DI Yogyakarta 2017-2022, DPRD Konsultasi ke Kemendagri

Prabowo, Jurnalis · Senin, 17 Juli 2017 - 16:50 WIB
Rapat pansus terkait penetapan calon gubernur DIY (Prabowo/Okezone) Rapat pansus terkait penetapan calon gubernur DIY (Prabowo/Okezone)

YOGYAKARTA - Pihak Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman menyerahkan dokumen calon gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta periode 2017-2022. Dokumen itu diterima Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung Laksana saat memimpin rapat panitia khusus penetapan.

Youke selaku Pimpinan Rapat Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mengatakan, sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kraton dan Kadipaten mengenai masa jabatan gubernur dan wakil gubernur akan berakhir pada Oktober 2017. Selanjutnya, meminta Kraton dan Pakualaman untuk menyerahkan perayaratan calon gubernur dan wakil gubernur DIY sesuai amanat UU Keistimewaan Yogyakarta.

Dalam perundangan itu disebutkan Raja Kraton yang bertahta merupakan Gubernur DIY, sementara wakilnya adalah Adipati Pakualam yang bertahta. Saat ini, Raja Kraton adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang masih menjabat Gubernur DIY. Sedangkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam XI sebagai Wakil Gubernur DIY.

"Hari ini kita menerima dokumen dari perwakilan Kraton dan Kadipaten. Mulai hari ini kita akan ceklis, verifikasi, hingga konsultasi ke Kemendagri hingga 25 Juli," kata Youke, Senin (17/7/2017).

 

Youke berharap hingga 25 Juli 2017, pansus sudah memiliki berita acara penetapan. Selanjutnya, pada awal bulan Agustus 2017 nanti digelar Rapat Paripurna Istimewa mengenai hasil cagub dan cawagub; pemaparan visi- misi cagub cawagub; hingga penetapan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Penghageng Tepas Tanda Yekti Kraton Ngayogyakarto, KPH Yudha Hadiningrat mengaku tidak ada kendala dalam melengkapi berkas dokumen calon gubernur DIY. Berkas dan dokumen Sri Sultan HB X diserahkan oleh putri sulungnya, GKR Mangkubumi.

"Banyak sekali berkas dokumen yang diserahkan, ada ijazah SD sampai kuliah (Sarjana hukum UGM), dicantumkan juga saudara kandung ada tiga, istri beliau, dan yang lainnya karena saya tidak hafal," katanya.

Intinya, kata Romo Nur -sapaan akrab KPH Yudha-, Kraton Yogyakarta tunduk dan patuh pada undang-undang yang berlaku. Termasuk nama Sultan tetap pada Hamengku Buwono X bukan Bawono Kasepuluh seperti pada sabda raja yang sempat menjadi polemik di internal Kraton Yogyakarta.

"Kami berharap proses ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala hingga penetapan nanti," imbuh GKR Mangkubumi, putri sulung Sultan HB X.

Begitu juga dari pihak Kadipaten Puro Pakualaman Yogyakarta. KPH Kusumoparasto beserta rombongan yang menyerahkan dokumen dari KGPAA Paku Alam XI. Pihaknya juga berharap proses penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY periode 2017-2022 berjalan dengan lancar.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming