Image

Perppu Ormas Diterbitkan, Pemerintah Dianggap Mengabaikan Prinsip Demokrasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa, 18 Juli 2017 - 06:01 WIB
Ilustrasi salah satu ormas islam (Foto: Okezone) Ilustrasi salah satu ormas islam (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pada 12 Juli 2017, lalu.

Namun demikian, Perppu yang kini tengah menjadi salah satu pembahasan di DPR tersebut mengundang banyak polemik dari berbagai pihak. Pasalnya, ‎beberapa ormas terancam dibubarkan lantaran dituding anti Pancasila.

Pengamat Politik asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, Perppu tersebut menjadi polemik karena ada beberapa poin didalamnya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi seperti yang tertuang dalam UUD 1945.

"Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut mengabaikan prinsip-prinsip negara demokrasi," kata Ubay sapaan akrab Ubedillah Badrun kepada Okezone, Senin (17/7/2017).

Oleh karenanya, Ubay berpandangan ada indikasi praktik hukum di Indonesia mulai dijadikan alat kepentingan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara mengkebiri hak-hak berdemokrasi.

"Ada kesan yang muncul ke publik bahwa praktik hukum dalam dua tahun terakhir dijadikan sebagai alat kepentingan kekuasaan," pungkasnya.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming