Image

Perppu Ormas Diterbitkan, Yusril: Saya Melihat Tak Ada Kegentingan yang Memaksa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa, 18 Juli 2017 - 18:00 WIB
Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada kegentingan negara yang memaksa pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas).

Ia menjelaskan, Perppu 2/17 diterbitkan sebagai dalih pemerintah lantaran ingin membubarkan HTI. Sebab itu, pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan karena pemerintah tidak memiliki cukup alasan dalam menerbitkan Perppu 2/17 sesuai putusan MK Nomer 38/PUU-VII/2009.

"‎Saya melihat tidak ada kegentingan yang memaksanya. Negara tidak genting. Jadi kalau seperti itu yang dikeluarkan apabila keadaan darurat," ujar Yusril usai mendaftarkan uji materi Perppu 2/17 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Yusril pun mengkritikn alasan pemerintah menerbitkan Perppu 2/17 dengan dalih ingin menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bahkan, kata dia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1945 masih bisa diperdebatkan.

"Walaupun itu keputusan politik pemerintah saya hormati saja, kalau pendapat saya pribadi saya tidak bisa menerima. Apalagi, Pancasila itu ditasirkan oleh mereka ini bisa jadi jauh berbeda," ujarnya.

Ia menggambarkan, saat terjadinya kerusuhan di Ambon dan Poso sekitar 2001 silam. Kala itu, pemerintah sama sekali tidak menerbitkan Perppu melainkan keadaan darurat sipil di dua lokasi tersebut. Menurut Yusril, setelah penerbitan Perppu maka aturan itu akan berlaku untuk umum sehingga tidak hanya untuk membubarkan HTI.

"Jadi tidak berlaku ke seluruh Indonesia. Dan kita melakukan darurat di Ambon saja. Ada kegentingan yang memaksa kalau dibiarkan itu akan terjadi case antar-agama di sana dan akan memakan korban yang besar dan mengancam persatuan dan kesatuan. Tapi yang dikeluarkan bukan Perppu, melainkan keadaan darurat," terang Yusril.

Ia pun mengklaim, ada sekira 16 ormas yang bakal melakukan uji materi Perppu 2/17 tersebut ke MK. Sehingga, permohonan judicial review yang telah dilakukan HTI akan diperbaiki lantaran ormas lainnya juga melakukan permohonan yang sama.

"Permohonan itu akan lama kalau sendiri-sendiri dan kalau disatukan objeknya misalnya ada 10 permohonan ‎akan sangat lama disidangkan. Tapi kalau disatukan, dari 10 pemohon itu objeknya satu," pungkas Yusril.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming