Image

Korupsi E-KTP, KPK Cegah Adik dan Kakak Andi Narogong Pergi ke Luar Negeri

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa, 18 Juli 2017 - 18:35 WIB
Gedung KPK (Foto: Okezone) Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Vidi Gunawan, adik kandung Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Dedi Priyono, yang juga merupakan kakak kandung Andi Narogong dalam kasus megakorupsi pengadaan e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan itu merupakan pengembangan dari penyidikan terbaru dari kasus korupsi e-KTP. Pencegahan itu sendiri akan berlaku selama enam bulan ke depan.

"Kami lakukan pencegahan terhadap dua orang terhadap terkait penyidikan dengan tersangka Andi Agustinus. Kami lakukan pencegahan ke luar negeri untuk enam bulan kedepan masih terkait Sprindik untuk tersangka Andi Agustinus, terhitung 5 juli 2017," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).

Sementara, untuk tersangka baru dalam kasus ini, Ketua DPR RI Setya Novanto sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 10 April 2017 lalu. KPK juga telah menerima surat dari Setya Novanto terkait dengan pertanyaan kepada KPK mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.

"Penyidik akan mempelajari terlebih dahulu sekaligus merespons surat pemberitahuan status tersangka tersebut," ujar Febri.

Lebih lanut Febri menekankan proses penyidikan untuk tersangka Setya Novanto akan dilakukan secepatnya. Namun, dia masih enggan memaparkan lebih lanjut kapan jadwal pemeriksaan tersebut.

"Dalam minggu ini akan kita sampaikan dan kegiatan penyidikan akan kita sampaikan lebih lanjut," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus kasus megakorupsi pengadaan e-KTP. Setya Novanto dinilai telah mengungtungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi serta menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara.

Atas perbuatannya, Setya Novanto dijerat dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 2 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming