nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pusako: Tidak Ada Alat Ukur Logis Menerapkan Presidential Threshold

Reni Lestari, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2017 19:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 19 337 1740083 pusako-tidak-ada-alat-ukur-logis-menerapkan-presidential-threshold-My6FMpD9Ko.jpg Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Koordinator Pusat Kajian Antikorupsi (Pusako) Feri Amsari menegaskan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak tepat diterapkan dalam sistem Pemilu Serentak. Presidential threshold diketahui menjadi satu dari lima isu krusial yang akan dibahas dalam rapat paripurna DPR esok, Kamis 20 Juli 2017.

"MK sudah mengatakan saat ini sistem kita menggunakan pola pemilu serentak, artinya Pileg akan bersamaa Pilpres. Oleh karena itu ambang batas pencalonan presiden menjadi tidak tepat," kata Feri dalam konferensi pers di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Ketentuan presidential threshold diketahui menjadi tarik-menarik antarfraksi di DPR dan pemerintah. Pemerintah dan lima partai pendukungnya menghendaki presidential threshold tetap ada di angka 20%-25%, sedangkan lima fraksi lain terpecah menjadi yang menghendaki dihapuskan atau 0% dan 10%.

Feri menjelaskan, alasannya ketidaktepatan penerapan presidential threshold adalah karena tidak adanya alat ukur yang logis bagi ketentuan ini. Jika presidential threshold diputuskan tetap ada, maka yang menjadi dasar adalah hasil Pileg 2014, sedangkan situasi politik lima tahun lalu dan hari ini sudah berubah.

"Tidak ada alat ukur yang logis untuk menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Sekarang yang didorong kan dengan menggunakan hasil pemilu sebelumnya, kan tidak logis. Partai-partai yang populis di pemilu sebelumnya belum tentu populis dalam pencalonan presiden," jelas dia.

Selain itu, konstitusi juga menghendaki setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini mencalonkan diri sebagai presiden, dengan catatan melalui partai politik.

"Tidak ada syarat menggunakan ambang batas tertentu, dengan demikian konstitusi menghendaki tidak ada ambang batas," pungkas Feri.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini