nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemecatan 3 ASN Terlibat Korupsi Tunggu Putusan Pengadilan

Agregasi Antara, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2017 12:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 20 340 1740506 pemecatan-3-asn-terlibat-korupsi-tunggu-putusan-pengadilan-L4M8s4m45A.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

NUNUKAN - Pemecatan tiga aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi masih menunggu surat resmi putusan dari pengadilan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Sabri, Kamis (20/7/2017) membenarkan, adanya tiga ASN yang terjerat proses hukum telah berkekuatan tetap (inkrah).

Namun, pihaknya belum menerima surat putusan tersebut secara resmi dari pengadilan sehingga belum dapat memproses pemecatan terhadap ketiganya yakni Khotaman dan I Putu Budiarta terkait kasus korupsi Pasar Induk serta Hidayat terkait kasus penggelapan dana kegiatan puskesmas.

Ia mengaku, akan bertindak tegas mencabut status kepegawaian ketiga ASN tersebut, jika mendapatkan surat resmi pemberitahauan dari pengadilan.

"Surat resmi pemberitahauan dari pengadilan yang menjadi acuan proses pemecatan atau pencabutan status ASN ketiganya. Makanya kami perlu menunggu surat itu sebelum diproses," ujar Sabri.

Terpisah, Sekretaris Kabupaten Nunukan, Tommy Harun berpendapat, pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus menunggu kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

"ASN yang terbukti bersalah atau terjerat kasus hukum, Pemkab Nunukan tidak bisa melakukan intervensi. sedangkan pemberian sanksi tentunya dilakukan rapat terlebih dahulu untuk mencabut status hukumnya," kata dia.

Khotaman adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dan I Putu Budiarta selaku Kepala Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan Pasar Induk Nunukan divonis dengan hukuman satu tahun penjara.

Sedangkan Hidayat, merupakan mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan divonis pidana penjara selama empat tahun pada kasus penggelapan anggaran kegiatan Puskesmas.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini