Image

Presidential Threshold Resmi 20-25%, PKS Dukung Upaya Uji Materil UU Pemilu di MK

Reni Lestari, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2017, 11:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 07 21 337 1741227 presidential-threshold-resmi-20-25-pks-dukung-upaya-uji-materil-uu-pemilu-di-mk-w9TljXEvUg.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Sejumlah pihak menyatakan bakal mengajukan uji materil Undang-Undang Pemilu jika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ditetapkan 20-25%. Ketentuan tersebut akhirnya diketuk palu pada sidang paripurna DPR dini hari tadi yang diwarnai aksi walk out empat fraksi, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung rencana upaya uji materil yang akan ditempuh elemen masyarakat maupun partai politik yang belum memiliki anggota di DPR.

"Kami mendengar, sudah begitu banyak pihak termasuk partai politik yang belum punya anggota di DPR maupun kalangan profesional maupun kalangan LSM akan mengajukan judicial review. Itu adalah hak warga dan tentu pihak kami mempersilakan dan itu kami dukung untuk dilakukan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Diketahui sebelumnya, pembahasan RUU Pemilu pada rapat paripurna DPR memutuskan paket A sebagai ketentuan lima isu krusial. Paket A ini yakni terdiri atas presidential threshold 20-25%, parliamentery threshold 4%, sistem Pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan metode konversi suara sainte lague murni.

Hidayat memandang, presidential threshold yang diputuskan tersebut bukan sekedar angka, melainkan kesesuaiannya dengan konstitusi, Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan Keputusan MK No.14/PUU-XI/2013 tentang keserentakan Pemilu.

"Karenanya kami tadi malam menolak voting. Kalau terkait dengan parliamentery threshold, terkait dengan sistem pembagian, konversi suara, itu okelah, karena itu bagian dari pada demokrasi," kata dia.

Nasib Pilpres 2019, lanjut Hidayat, kini berada di tangan warga dan MK. Dia berharap rencana upaya uji materil tersebut akan menghasilkan keputusan yang mengembalikan undang-undang sejalan dengan konstitusi.

"Kami mendoakan dan mendukung permasalahan ini diselesaikan secara konstitusional sehingga Pilpres ini betul-betul akan menjadi Pilpres yang konstitusional," pungkas Hidayat.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini