Di Tahun Ini, Terjadi 90 Kasus Kriminal Anak dengan 124 Pelaku di Kepri

Muhammad Bunga Ashab, Koran SI · Minggu 23 Juli 2017 23:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 23 340 1742473 di-tahun-ini-terjadi-90-kasus-kriminal-anak-dengan-124-pelaku-di-kepri-XteoKnXyRX.jpg Ilustrasi penanganan kasus anak. (Foto: Dokumentasi Okezone)

TANJUNG PINANG – Komisioner Pengawasan dan Pelindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau menangani sebanyak 90 kasus anak dengan jumlah 124 orang pelaku selama periode Januari hingga Juli 2017. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan kasus yang ditangani KPPAD Kepri. Pada 2016, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 110 dan 170 anak.

Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faisal mengatakan, kasus anak berhadapan hukum (ABH) dengan jenis kasus pencabulan di Tanjung Pinang terdapat 3 kasus dengan jumlah anak sebanyak 3 orang dan di Bintan 1 kasus dengan jumlah 1 orang. Kasus pencurian di Tanjungpinang 4 kasus dengan jumlah anak 11 orang, di Batam 2 kasus dengan jumlah anak 4 orang, di Bintan 1 kasus jumlah anak 3 orang.

Kasus kekerasan di Batam 1 kasus dengan jumlah anak 4 orang. Kasus kecelakaan lalu lintas di Tanjung Pinang 2 kasus dengan jumlah anak 2 orang. Kasus pembunuhan di Batam 1 kasus dengan jumlah anak 4 orang.

"Totalnya di Tanjung Pinang 4 kasus korban laki-laki 16 anak, di Batam 4 kasus dengan jumlah anak 10 orang, di Bintan 1 kasus 4 anak. Kasus napza dan pronografi nihil," papar Faisal.

Penanganan perlindungan khusus anak dengan beberapa jenis kasus seperti anak dalam situasi darurat di Tanjung Pinang dan Batam masing-masing 1 kasus dengan jumlah 2 orang. Kasus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual di Tanjung Pinang 1 kasus dengan korban 2 orang, dan di Batam satu kasus dengan korban 1 orang. Kasus anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan untuk di Tanjung Pinang satu kasus jumlah korban 5 orang, di Batam 1 kasus dan jumlah korban 1 orang.

Kasus anak korban kekerasan fisik atau psikis di Tanjung Pinang 4 kasus dengan jumlah korban 6 orang, di Batam tujuan kasus dengan jumlah korban 9 orang, di Bintan 1 kasus 1 korban. Anak korban kejahatan seksual di Tanjung Pinang delapan kasus dengan korban 8 orang, di Batam 11 kasus dengan korban 11 orang, di Bintan 4 kasus dengan korban 4 orang. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Tanjung Pinang 3 kasus dengan 3 korban, dan di Batam 3 kasus dengan 3 korban.

Total untuk kasus perlindungan khusus di Tanjung Pinang 18 kasus dengan jumlah korban 25 anak di antaranya laki-laki 7 orang dan perempuan 18 orang. Di Batam sebanyak 24 kasus dengan 26 anak di antaranya laki-laki 6 orang dan perempuan 20 orang. Di Bintan sebanyak 5 kasus dengan jumlah 5 anak di antaranya 2 laki-laki dan 3 perempuan.

"Total semuanya 47 kasus dengan jumlah korban laki-laki 15 orang dan perempuan 45 orang," ujar Faisal.

Selanjutnya, lanjut dia, penanganan kasus hak dasar anak seperti pendidikan di Tanjung Pinang 2 kasus dengan dua korban, di Batam 5 kasus dengan 6 korban. Kasus hak sipil di Tanjung Pinang dan Batam masing-masing satu kasus dengan jumlah korban 2 anak. Kasus hak asuh di Tanjung Pinang 7 kasus dengan jumlah korban 8 anak, di Batam 15 kasus dengan jumlah anak 19 orang, kasus kesehatan di Tanjung Pinang 1 kasus dan 1 anak. Kemudian kasus diversi sebanyak 8 dan jumlah anak sebanyak 15 orang.

Dia menilai penanganan kasus yang banyak terjadi di Tanjung Pinang dan Batam, sedangkan Bintan tidak terlalu banyak. "Jumlah kasusnya sebanyak 33 kasus dengan korban 38 anak di antaranya laki-laki 19 orang dan perempuan 19 orang," ujar Faisal.

Pada 2016, jumlah kasus di Tanjung Pinang sebanyak 51 kasus dengan jumlah anak 70 orang di antaranya laki-laki 38 orang dan perempuan 34 orang. Kemudian di Batam sebanyak 42 kasus dengan jumlah 78 orang di antaranya laki-laki 23 orang dan perempuan 55 orang. Selanjutnya di Bintan sebanyak 16 kasus dengan korban 19 kasus di antaranya laki-laki 8 orang dan perempuan 11 orang. Diversi 7 kasus dengan 8 anak di antaranya 7 laki-laki dan 1 perempuan.

"Secara signifikan terjadi penurunan, tetapi tidak terlalu mencolok. Namun kualitas tindak pidananya yang dilakukan oleh anak memang meningkat, sehingga kami tidak bisa mengupayakan proses diversi terhadap anak karena ancaman hukumannya rata-rata di atas 7 tahun," pungkas dia.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini