Image

Gerindra Anggap Presidential Threshold Tak Dapat Dilaksanakan di Pemilu 2019

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin, 24 Juli 2017 - 07:00 WIB
Andre Rosiade (tengah). (Foto: Heru Haryono/Okezone) Andre Rosiade (tengah). (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Undang-Undang Pemilihan Umum telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari pengesahan itu terdapat bagian yang diperdebatkan oleh sebagaian fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut, yakni angka presidential threshold sebesar 20 persen dari total kursi di DPR atau 25 persen suara nasional. Mereka mempertanyakan acuan presidential threshold yang digunakan saat berlangsungnya Pemilu 2019 yang dihelat di hari sama nanti.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, apabila ambang batas pencalonan presiden masih tetap digunakan, maka tidak sah, karena sudah pernah digunakan pada gelaran pemilu 2014. Ia melanjutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menjelaskan bahwa pemilihan presiden bersamaan dengan legislatif.

“Jadi seharusnya sesuai konstitusi presidential threshold tidak lagi dilaksanakan,” ujar Andre kepada Okezone, Senin (24/7/2017).

Ia menerangkan, setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk bisa mencalonkan seseorang yang dianggap mempunyai kapasitas menjadi calon presiden. Sebab, itu sudah tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang sudah resmi terdaftar sebagai peserta pemilu berhak mengajukan jagoannya dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

“Kita harus berikan kesempatan yang sama kepada putra dan putri terbaik bangsa Indonesia untuk bisa mencalonkan menjadi presiden. Tapi satu hal yang penting bahwa capres itu tidak bisa sembarangan, harus dicalonkan dari parpol atau gabungan parpol. Jadi sebenarnya itu sudah clear kok,” imbuhnya.

Ia meyakini ini merupakan skenario dari partai-partai pendukung pemerintah yang memang ketakutan menghadapi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam perebutan menjadi orang nomor 1 di Tanah Air.

“Karena efek kekalahan Ahok di DKI, sehingga mereka berupaya menaikkan bahwa presidential threshold ini ada 20 persen kursi DPR, atau 25 persen suara pemilu nasional,” tandasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming