Image

Terungkap! Alasan PAN Mundur saat Paripurna UU Pemilu

Silviana Dharma, Jurnalis · Senin 24 Juli 2017, 23:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 24 337 1743210 terungkap-alasan-pan-mundur-saat-paripurna-uu-pemilu-NLpdoodo2u.jpg

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengemukakan kekecewaannya akan sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo atas hasil sidang paripurna Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Oleh karena itu, PAN memutuskan walk out dalam rapat paripurna UU Pemilu.

“Memang sebelum paripurna, Ketua PAN Zulkifli Hasan sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Di situ juga ketemu dengan Pak Wiranto, Puan Maharani, lalu kontak-kontakan dengan Pak Tjahjo Kumolo,” bebernya kepada awak media di Jakarta, Senin (24/7/2017).

Yandri menuturkan Ketua MPR saat itu setuju mengikuti keinginan pemerintah untuk menetapkan presidential threshold 20% di DPR dan 25% suara nasional. Sebagai gantinya, pemerintah harus mendukung kemauan PAN, yaitu metode konversi suara memakai kuota hare.

Jokowi mengiyakan permintaan tersebut. Jadi lah PAN tetap berada dalam jalur koalisi bersama partai pendukung pemerintah lain ketika membahas presidential threshold. Namun, Pansus RUU Pemilu menyepakati bahwa metode konversi suara menggunakan saint lague murni.

“Semua yang saya sebutkan tadi sudah setuju. Oke kalau maunya kuota hare, mereka setuju. Ternyata pas di lobi paripurna, kan saya ikut, usulan itu tidak mendapatkan sambutan dari kawan-kawan. Jadi sekarang yang bohong siapa? Yang tidak bisa pegang komitmennya siapa?” ketus Yandri.

Sakit hati bertambah-tambah, ketika permintaan mereka untuk rembukan lagi ditolak. Yandri mengatakan, PAN minta agar paripurna digeser lagi ke Senin 24 Juli. Dengan begitu, fraksi punya kesempatan untuk melobi-lobi lagi.

“Mereka enggak mau, ngotot untuk voting Kamis 20 Juli malam itu juga. Maka dari itu, PAN memilih walk out (abstain kalau menurut Zulkifli Hasan). Dari sini bisa kan ditafsirkan siapa yang ingkar janji,” terangnya.

Bagi Yandri, PAN bukannya kecewa. Tapi kejadian ini membuat partai itu memutuskan kembali kepada prinsip awalnya, yakni menuntut presidential threshold 0% dan metode konversi suara dengan kuota hare.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini