Image

Buat Laporan Fiktif, Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Prasjal dan Tarkim Sumbar Ditangkap

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at, 28 Juli 2017 - 16:02 WIB
Ilustrasi (Okezone) Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal dan Tarkim) Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016.

Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi telah menetapkan satu orang tersangka atas nama Yusafni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Yusafni sendiri juga telah ditangkap oleh kepolisian pada Kamis 27 Juli 2017 malam di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

"Hari ini kami menangkap tersangka atas nama Yusafni. Yang bersangkutan adalah selaku pejabat pembuat komitmen dan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan," kata Kasubdit IV Kombes Dit Tipidkor Bareskrim Polri Kombes Hendar Priantoro di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Hendar mengungkapkan kegiatan proyek tersebut adalah pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis pada Dinas Prasjal dan Tarkim Sumatera Barat.

Dari proyek itu, Hendar menekankan ada indikasi penyimpangan dalam proses ganti rugi tanah. Total nilai proyek itu sendiri sebesar Rp120 Miliar. Lanjut Hendar dari nilai total proyek itu yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara sekira Rp60 miliar.

"Modusnya yang bersangkutan adalah melakukan penyimpangan pertanggungjawaban. Jadi ada yang fiktif ada dua kali," jelas Hendar.

Untuk saat ini, Yusafni telah dilakukan penahan selama 20 hari dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. "Hari ini sudah melakukan penahanan selama 20 hari sampai tanggal 16 Agustus 2017," imbuh dia.

Atas perbuatannya, Yusafni dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 lahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dangan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayal (1) ke-1 KUHPidana.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming