Image

Kocok Ulang Kabinet Jokowi, Menteri yang Rugikan Negara Dinilai Wajib Dievaluasi

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2017, 06:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 08 13 337 1754936 kocok-ulang-kabinet-jokowi-menteri-yang-rugikan-negara-dinilai-wajib-dievaluasi-4Pst8RFl6D.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi–JK yang makin hangat dibincangkan justru menimbulkan tanda tanya di publik. Pasalnya hingga kini belum ada kepastian terkait siapa yang akan digantikan dalam menteri kabinet kerja.

Pengamat Politik Emrush Sihombing menyarankan, jika kocok ulang kabinet itu benar terlaksana, Jokowi perlu melakukan evaluasi kepada Menteri yang tidak bisa mengawasi bidangnya hingga menyebabkan kerugian negara.

Menurut dia, saat ini masih banyak Kementerian yang berpotensi maupun terlibat dalam penyelewengan uang negara. Padahal, menurut Emrush setiap Kementerian memiliki tim khusus untuk mencegah terjadinya hal demikian.

“Kan pasti ada Inspektorat, jika memang terjadi korupsi di suatu Kementerian terus mereka kerjanya apa?” ucap dia kepada Okezone (12/8/2017).

Menurut Emrush, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk Presiden Jokowi mengganti para Menterinya yang tidak bisa memberikan pengawasan di Kementeriannya. Jabatan Menteri dinilai harus memberikan contoh dan membina Kementerian di bidangnya.

“Jika memang menteri itu sudah tidak bisa mengawasi jajarannya ya ganti saja. Apalagi tersangkut kasus korupsi, itu bisa menjadi pertimbangan untuk Presiden agar mengevaluasi menteri yang bersangkutan,” tuturnya.

Baca juga: PAN Pasif Sikapi Isu Kursi Kadernya "Digoyang" dari Kabinet Kerja

Terakhir Emrush menambahkan, selain bisa memberikan pengawasan para Menteri juga harus menyejahterakan masyarakat luas dengan program dan juga kinerjanya. Dia mencontohkannya pada fungsi dan tugas Menteri BUMN.

Menurut dia, BUMN harus bisa memberikan keuntungan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. “Dari hasil keuntungannya kan bisa mereka memberikan CSR kepada masyarakat. Nah misalkan wilayah Bandara itu harus sejahtera rakyatnya, kalau misalkan belum kan Presiden bisa lihat dan mempertimbangkan untuk me-reshuffle Menteri terkait. Begitu juga dengan kementerian lainnya,” tuturnya.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini