Image

Banyak Vonis yang Masih Ringan, Belum Beri Efek Jera bagi Para Koruptor

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Minggu, 13 Agustus 2017 - 13:19 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) melihat masih adanya fenomena putusan atau vonis hakim yang belum memberikan efek jera terhadap terpidana tindak pidana korupsi (koruptor).

Menurut Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, hakim pada Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA) masih memberikan vonis di rata-rata 2 tahun 3 bulan penjara.

Dari paparan hasil pemantauan ICW pada semester I tahun 2017, di Pe‎ngadilan Tipikor hampir rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 1 bulan penjara, hal itu tidak jauh dengan vonis di tingkat banding. Sementara itu, rata-rata vonis di tingkat kasasi atau MA hanya dijatuhkan 5 tahun penjara.

"Secara keseluruhan, rata-rata vonis untuk koruptor pada semester I Tahun 2017 termasuk kategori ringan, yaitu 2 tahun 3 bulan penjara,"‎ kata Aradila di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

Aradila pun mengaku kecewa dengan putusan yang diambil hakim pengadilan karena dinilai masih jauh untuk memberikan efek jera para terpidana korupsi.‎ Fenomena ini, kata Aradila, sudah terjadi sejak 2014.

Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar

Berdasarkan data dari ICW, pada semester I tahun 2016, terdapat 275 terdakwa tindak pidana korupsi yang dihukum ringan, pada semester I tahun 2014 sebanyak 195 pelaku korupsi divonis ringan. Hal itu terulang di semester I tahun 2017, sebanyak 262 terdakwa korupsi divonis ringan.

"Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangka, Pasal 3 UU Tipikor berbunyi setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya‎ karena jabatan dan dapat merugikan keuangan negara dipidana seumur hidup, atau minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp50 juta.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming