Image

Kasus Penipuan Umrah, Komisi VIII DPR Minta OJK Lacak Aset First Travel

Silviana Dharma, Jurnalis · Minggu, 13 Agustus 2017 - 18:31 WIB

JAKARTA - Ribuan jamaah yang sudah membayar demi bisa melakukan ziarah suci atau umroh, batal berangkat karena tertipu oleh biro perjalanan First Travel. Nasib para jamaah kini semakin tidak jelas, setelah dibuai dengan janji-janji palsu, kepalang rugi secara materi, mereka kembali harus menanti uluran tangan dari pihak berwenang untuk memberikan keadilan. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu menegaskan, kesalahan First Travel sudah jelas. Hukum pidana dan pengadilan sudah pasti menjerat pasangan suami-istri direktur biro perjalanan ibadah tersebut, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. 

Meski demikian, politikus Demokrat itu menyatakan, pemerintah tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan semua permasalahan ini kepada aparat penegak hukum saja. Bagaimana pun, menurutnya, rakyat sudah dirugikan. Nasi sudah menjadi bubur. 

Iapun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas arus keuangan dan investasi sebuah perusahaan untuk mengejar aset-aset First Travel yang masih ada. Termasuk hingga ke perusahaan di bawahnya, yang sudah balik nama, kalau ada. 

"Jamaah sudah pasti kehabisan uang. Nanti kalau ternyata First Travel juga tak sanggup mengganti semua kerugian, pemerintah wajib menggantinya, tapi caranya bagaimana itu nanti kita serahkan ke pemerintah," jelas Khatibul kepada Okezone, Minggu (13/8/2017). 

Saat ini, pasutri pemilik First Travel sudah berstatus tersangka. Penyelidikan terakhir mengungkap sedikitnya 35 ribu calon jamaah batal berangkat. 

Jika setiap calon jamaah umroh menyetor Rp14, 3 juta, itu berarti First Travel imengantongi uang sebesar Rp550 miliar milik nasabah. Namun demikian, ketika diperiksa, polisi mendapati saldo rekening First Travel hanya Rp1,3 juta. (sym)

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming