Image

Bentuk Crisis Center, Pemerintah Dinilai Bisa Sita Aset First Travel dan Upayakan Pengembalian Dana Calon Jamaah

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Minggu, 13 Agustus 2017 - 06:31 WIB
Ilustrasi (Foto: Antara) Ilustrasi (Foto: Antara)

JAKARTA – Setelah Penyidik Bareskrim Mabes Polri hanya menemukan sejumlah uang dari rekening PT First Anugrah  Karya Wisata (First Travel), Kuasa Hukum Jamaah yang menjadi korban penipuan akan segera mendorong pemerintah untuk membut crisis center.

Penipuan jamaah haji yang gagal diberangkatkan oleh First Travel hingga saat ini belum mengetahui pasti bagaimana dana yang telah mereka setorkan ke travel tersebut bisa kembali. Namun begitu, dalam hal ini Kuasa Hukum 1.250 atau jamaah korban First Travel Aldwin Rahardian meminta pemerintah agar bertindak tegas dan segera membuat crisis center.

Crisis center ini untuk mendata berapa korban sesungguhnya dari travel ini. Pemerintah harus bertanggung jawab karena ini korbannya adalah masyarakat,” ujar dia.

Menurut dia, dengan adanya crisis center tersebut pemerintah juga akan mengetahui berapa aset yang dimiliki First Travel. Selain itu, tindakan tegas yang harus dilakukan pemerintah adalah segera menyita aset dan juga harta kekayaan milik travel tersebut.

Baca juga: Berkaca Kasus First Travel, MUI Imbau Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

“Aset disita. Kemudian uang juga harus segera disita agar bisa dikembalikan kepada jamaah yang menjadi korban, dan jamaah juga harus menerima hak mereka yang sudah dikeluarkan pada travel tersebut,” ujarnya.

Aldwin menyebut, jika saat ini harta kekayaan yang dimiliki First Travel tidak sebanding dengan kerugian yang dialami jamaah maka aset yang dimiliki agen travel itu bisa segera dilelang untuk mengganti hak jamaah.

“Minimal jamaah bisa menerima setengahnya. Saya yakin aset dan kekayaan First Travel sudah tidak sebanding dengan kerugian jamaah yang menjadi korban, tetapi minimal ada hak mereka yang dikembalikan,” tuturnya.

Dia meminta Pemerintah harus mengambil langkah melalui Kementerian Agama untuk bisa mencabut izin First Travel agar tidak terjadi kasus seperti saat ini ke depannya. “Harus dicabut izinnya. Kami akan dorong juga Kemenag segera membuat crisis center,” ujarnya.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming