Image

Waduh! Guru RA Tak Pernah Terima Bantuan Pemerintah, Kok Bisa?

Foto: Dok Okezone

Foto: Dok Okezone

BANJARNEGARA - Para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Raudhatul Athfal (setara taman kanak-kanak) mengaku tak pernah lagi menerima bantuan dari pemerintah maupun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menjalankan profesinya.

"Dana bantuan pemerintah yang dikucurkan ke desa hanya disalurkan kepala desa untuk PAUD. Bangunannya megah dan fasilitas lengkap. Namun, di sisi lain, kami guru RA tidak pernah lagi menerima bantuannya," ujar Ketua IGRA Umu Rosidah di Banjarnegara, Minggu (13/8/2017).

Ia mengaku bahwa pihaknya telah menanyakan pada kepala desa terkait bantuan pemerintah. "Kepala desa justru menyuruh pengurus IGRA meminta langsung pada pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, sejak 2013 guru-guru RA tidak pernah lagi menerima kucuran dana APBN maupun APBD I/II. Fakta ini, lanjut Umu, telah diadukan pada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Namun, belum ada respons untuk audiensi.

"Mau dikemanakan pejuang-pejuang RA?" katanya.

Ia juga menyampaikan kesulitan para guru RA selain masalah bantuan pemerintah yang tidak pernah diterima yakni banyaknya guru RA yang bukan pegawai negeri sipil (PNS).

Di Banjarnegara, misalnya, ia menyebut dari 783 guru RA, hanya 18 orang yang berstatus PNS. Sisanya berstatus wiyata bakti atau guru swasta yang menerima honor seadanya per bulan, dan terkadang tidak diterima 12 bulan penuh. "Sementara mereka harus mengajar sedikitnya 10.028 anak didik," imbuhnya.

Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Menteri Agama Lukman Hakim terkait persoalan guru RA.

Menurut Romahurmuziy, bantuan pemerintah dalam bentuk dana desa memang dialokasikan dari dua sumber, yakni kementerian dan nonkementerian.

Anggaran dana desa yang bersumber dari kementerian tahun ini, menurut dia, sangat terbatas karena diwajibkan untuk pendidikan nasional, ibtidaiah, dan sanawiah.

Ia memperkirakan pada tahun depan anggaran agak longgar dan siap untuk disalurkan bertahap ke lembaga pendidikan RA.

Adapun dana desa yang bersumber dari nonkementerian, menurut dia, memang disebutkan alokasinya untuk pendidikan anak usia dini yang berada di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mengatasi persoalan ini, lanjut Romahurmuziy, DPRD perlu berkomunikasi dengan bupati setempat agar memfasilitasi anggaran bagi pendidikan RA. Ia juga mendorong agar guru-guru RA segera menempuh pendidikan hingga strata satu (S-1).

Pasalnya, berdasarkan data, total guru RA se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 300.000 tenaga pengajar saat ini terdapat 157.026 atau 47,71 persen yang belum bergelar S-1.

"Kita harus meningkatkan dulu kualitas pendidikan guru baru kualitas anak didik meningkat," tandas dia.

(sus)
Live Streaming
Logo