Image

Gugatan Perppu Ormas, Yusril Sebut Video HTI Tahun 2013 Tak Relevan Dijadikan Bukti

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at, 1 September 2017 - 23:33 WIB
Yusril Ihza Mahendra (Foto: Ist) Yusril Ihza Mahendra (Foto: Ist)

JAKARTA - Beredarnya video orasi Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tahun 2013, yang dijadikan alat bukti sebagai pembubaran ormas Islam dinilai tidak relevan. Pasalnya, tidak ada relevansi antara Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dengan video tersebut.

Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemutaran video di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai sebagai alat bukti sangatlah tidak relevan.

"Kalau memang saat itu dianggap bermasalah, harusnya yang mengeluarkan Perppu itu di zaman Pak SBY. Namun, kala itu beliau mengajukan untuk menjadikan rancangan UU ke DPR untuk dibahas bersama dan jadilah UU," katanya, Jumat (1/9/2017).

Dikatakan Yusril, video ini tidak relevan karena diambil pada 2013 lalu. Seharusnya saat itu HTI dibubarkan, jika memang terbukti melanggar ideologi Pancasila. "Perppu itu kan dikeluarkan tahun 2017, sudah empat tahun kemudian," ujarnya.

Yusril menambahkan, kemudian muncul Perppu Ormas pada 2017, lalu dengan alasan kegentingan yang memaksa tapi gentingnya tahun 2013 lalu. "Makanya enggak masuk akal, dari itu saya bertanya kenapa itu dikeluarkan apakah itu propaganda untuk menghancurkan HTI," ungkapnya.

Yusril menilai Perpu ini dikeluarkan tidak atas kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur oleh UUD 45. Pembubaran HTI, menurutnya belum memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

"Tapi yang kita harapkan justru bantahan pemerintah terhadap argumentasi yang nanti kita ajukan ke MK. Yaitu tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan kegentingan yang memaksa sehingga priaiden mengeluarkan Perppu," paparnya.

Berpegangan hal tersebut, Yusril menilai, MK berwenang membatalkan Perppu Ormas, dan mudah-mudahan MK bergerak lebih cepat sebelum DPR bersikap. Pasalnya, kalau DPR menolak Perppu itu selesai sudah.

"Cuma kalau DPR menerima, kami juga sudah mempersiapkan diri dengan memperbaiki permohonan, atas Perppu yang berubah menjadi undang-undang," pungkasnya

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming