Image

Presiden Jokowi Minta Menteri Tak Terlibat Kampanye, Ini Respons Hanura

Febrianto, Jurnalis · Kamis, 7 September 2017 - 05:12 WIB
Menko Polhukam Wiranto, merupakan kader Hanura yang ada di pemerintahan (Foto: Okezone) Menko Polhukam Wiranto, merupakan kader Hanura yang ada di pemerintahan (Foto: Okezone)

Presiden Jokowi Minta Menteri Tak Terlibat Kampanye, Ini Respons Hanura
JAKARTA - Partai Hanura akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo, agar kader partai politik (parpol) di pemerintahannya fokus bekerja dan tak sibuk kampanye.
"Kampanye terbaik dari parpol adalah bekerja. Dalam sistem politik modern, menunjukan prestasi, kinerja adalah jawabannya," kata Wakil Ketua Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika, kepada Okezone, Kamis (7/9/2016).
Mendekati pilkada 2018 yang akan terjadi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, serta pemilihan langsung serentak, harus menjadi pembuktian kader partai di pemerintahan dengan menunjukan kinerja yang baik.
"Ada menteri A dari partai A, rakyat sangat tidak senang, itu akan berimbas pada elektrolalnya. Namun ada menteri A dari partai A kinerjanya bagus, maka rakyat akan memilih dan menguntungkan partai asalnya," papar Gede.
Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019.
Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat. (feb)

JAKARTA - Partai Hanura akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo, agar kader partai politik (parpol) di pemerintahannya fokus bekerja dan tak sibuk kampanye.

"Kampanye terbaik dari parpol adalah bekerja. Dalam sistem politik modern, menunjukan prestasi, kinerja adalah jawabannya," kata Wakil Ketua Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika, kepada Okezone, Kamis (7/9/2016).

Mendekati pilkada 2018 yang akan terjadi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, serta pemilihan langsung serentak, harus menjadi pembuktian kader partai di pemerintahan dengan menunjukan kinerja yang baik.

"Ada menteri A dari partai A, rakyat sangat tidak senang, itu akan berimbas pada elektrolalnya. Namun ada menteri A dari partai A kinerjanya bagus, maka rakyat akan memilih dan menguntungkan partai asalnya," papar Gede.

Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019.

Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming