Image

Sidang Gugatan Perppu Ormas di MK, Saksi Ahli Pertanyakan Alasan Genting dan Memaksa

Reni Lestari, Jurnalis · Rabu 06 September 2017, 19:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 09 06 337 1770697 sidang-gugatan-perppu-ormas-di-mk-saksi-ahli-pertanyakan-alasan-genting-dan-memaksa-SzdqpYgYXq.jpg Margarito Kamis (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis hadir sebagai saksi ahli pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang lanjutan gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Rabu (6/9/2017).

Menurut Margarito, mengacu pada video Muktamar HTI pada 2013, tidak ada keadaan genting yang memaksa dalam penerbitan Perppu Ormas. Sehingga, ia menilai penerbitan Perppu tersebut tidak logis.

"Peristiwa (di dalam) video tidak bisa menjadi dasar untuk merumuskan peristiwa genting," ujar Margarito di persidangan.

Margarito melanjutkan, keorganisasian HTI pada 2013 belum berbadan hukum yang sah dan hanya memegang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenmkumham). Kemudian pada 2014, HTI resmi berbadan badan hukum dan terdaftar secara sah di Kemenkumham.

Dengan diterimanya HTI sebagai organisasi yang terdaftar memiliki legalitas hukum di Kemenkumham, kata dia, maka menggugurkan asumsi bahwa negara sudah dalam keadaan genting sehingga perlu diterbitkan Perppu. Sebab, HTI diterima oleh pemerintah.

"Saya maknai menggugurkan keadaan hukum sebelumnya, karena diterima (Kemenkumham)," kata Margarito.

Seharusnya, jika dianggap perlu, pembubaran harus dilakukan lebih cepat, yakni pada tahun di mana Muktamar tersebut digelar.

"Kok (menunggu) 4 tahun? Betul-betul tidak logis. Keadaan 2013 gugur dan tidak cukup alasan hukum mengkonstruksi hal ihwal keadaan genting dan menjadikan presiden menggunakan hak ekslusifnya," kata Margarito.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini