Image

Bahas Perppu Ormas, Komisi II Mulai Susun Jadwal dan Mekanisme Pembahasan

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 07 September 2017, 13:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 07 337 1771109 bahas-perppu-ormas-komisi-ii-mulai-susun-jadwal-dan-mekanisme-pembahasan-jHKGvCWjGK.jpg Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali (foto: Sindo)

JAKARTA - Komisi II DPR RI mulai menyusun jadwal serta mekanisme pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

"Hari ini nyusun jadwal sama mekanisme," jelas Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

 (Baca juga: Sidang Gugatan Perppu Ormas di MK, Saksi Ahli Pertanyakan Alasan Genting dan Memaksa)

Zainudin menuturkan biasanya mekanisme pembahasan dilakukan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi terkait Perppu Ormas ini. Selain itu, Komisi II juga akan mengundang berbagai pihak untuk dimintakan pendapatnya, baik yang mendukung maupun yang menolak adanya Perppu Ormas ini.

"Kita mengundang pihak terkait stakeholder yang memungkinkan untuk kita bisa dapatkan masukan baik yang pro maupun yang kontra, kemudian kita akan minta pandangan fraksi-fraksi setelah itu kita lapor ke Bamus," ucap Zainudin.

 (Baca juga: Ini Alasan Yusril Minta Video Muktamar HTI Diputar Ulang pada Sidang Gugatan Perppu Ormas di MK)

Politikus Partai Golkar itu menuturkan kemungkinan nantinya Komisi II juga akan mengundang sejumlah ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk dimintakan pandangannya.

"Untuk memperkuat masukan aja artinya yang pikirannya sudah pasti enggak setuju sama perppu ormas ya dikuatkan, bagi yang setuju ya dikuatkan kita akan undang ahli baik yang pro maupun yang kontra," paparnya.

Terkait ormas Seperti Front Pembela Islam dan ormas-ormas lainnya, Zainudin belum mengetahui apakah akan diundang atau tidak.

"Belum tahu nanti akan kita dengarkan dari anggota," jelas Zainudin.

Diketahui, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini