Image

DPR Gandeng NU & Muhammadiyah Bahas Soal Perppu Ormas

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis, 7 September 2017 - 13:51 WIB
Organisasi Kemasyarakatan (Foto: Okezone) Organisasi Kemasyarakatan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menuturkan ormas-ormas yang rencananya akan diundang sejauh ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara, ormas-ormas lainnya menurut Zainudin akan ditentukan dalam rapat internal komisi II siang ini.

"PP Muhammadiyah, PBNU serta beberapa ormas lain. Saat ini kita tengah menyusun jadwal, nyusun jadwal, perkiraan saya setelah minggu depan (rapatnya)," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Zainudin mengatakan pembahasan Perppu akan dilakukan secara intensif dan ditargetkan berakhir sebelum masa sidang pertama DPR tahun 2017/2018 berakhir pada 28 Oktober 2017 mendatang.

"Kita kan ada limitasi waktu harus selesai masa sidang ini 27 oktober," jelasnya.

Naskah Perppu Ormas telah diterima DPR RI dari Pemerintah sejak pekan lalu. Nantinya, parlemen berhak menerima atau menolak Perppu dalam paripurna yang digelar pada akhir masa sidang.

"Berbeda dengan pembahasan UU, pembahasan UU masing-masing (fraksi) ada DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan menyampaikan," kata Zainudin.

Rapat pembahasan Perppu Ormas akan dilakukan untuk menguatkan posisi masing-masing fraksi dalam memandang produk hukum tersebut.

"Kalau toh semua setuju maka di paripurna pengesahannya. Kalau menolak ya di paripurna juga pengesahannya kita cuman ditugasin Bamus apakah terima atau tolak," tegas Zainudin.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming