Image

Agar Dipatuhi Semua, Jokowi Disarankan Beri Sanksi Menteri Terlibat Kampanye

Febrianto, Jurnalis · Jum'at, 8 September 2017 - 05:54 WIB
Rapat kabinet Rapat kabinet

Agar Dipatuhi Semua, Jokowi Disarankan Beri Sanksi Menteri Terlibat Kampanye
JAKARTA - Permintaan Presiden Joko Widodo agar para menteri tak ikut kampanye politik bukan tanpa pertimbangan. Ada beberapa hal yang membuat kontraproduktif jalannya pemerintahan bila menteri dari parpol terlibat kampanye.
"Menteri-menteri berasal banyak partai. Bila dari parpol yang berbeda melakukan kampanye untuk partainya, akan menunjukan ketidakkompakan pemerintahan," ucap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, kepada Okezone, Jumat (8/9/2017).
Keikutsertaan menteri berkampanye juga akan membuat kerugian keuangan negara. "Karena kita tidak tahu, apa yang dilakukan pejabat ketika kampanye menggunakan uang negara atau pribadi. Tapi biasanya akan sulit untuk dibedakan," paparnya.
Menurut Adhie, imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi oleh semua para pembantunya. Bahkan agar lebih dipatuhi, Jokowi harus menurunkan instruksi dengan detail dan bila perlu ada sanksi bagi yang melanggarnya.
"Bisa dipertegas lagi dan bila melanggar bisa diikuti ancaman pemberhentian dari jabatannya," katanya.
Mantan Juru Bicara Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid ini menambahkan, sangat tidak etis bila menteri turut ikut berkampanye. Kerja-kerjanya sebagai pelayan masyarakat dikhawatirkan akan terbengkalai.
Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019.
Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat. (feb)

JAKARTA - Permintaan Presiden Joko Widodo agar para menteri tak ikut kampanye politik bukan tanpa pertimbangan. Ada beberapa hal yang membuat kontraproduktif jalannya pemerintahan bila menteri dari parpol terlibat kampanye.

"Menteri-menteri berasal banyak partai. Bila dari parpol yang berbeda melakukan kampanye untuk partainya, akan menunjukan ketidakkompakan pemerintahan," ucap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, kepada Okezone, Jumat (8/9/2017).

Keikutsertaan menteri berkampanye juga akan membuat kerugian keuangan negara. "Karena kita tidak tahu, apa yang dilakukan pejabat ketika kampanye menggunakan uang negara atau pribadi. Tapi biasanya akan sulit untuk dibedakan," paparnya.

Menurut Adhie, imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi oleh semua para pembantunya. Bahkan agar lebih dipatuhi, Jokowi harus menurunkan instruksi dengan detail dan bila perlu ada sanksi bagi yang melanggarnya.

"Bisa dipertegas lagi dan bila melanggar bisa diikuti ancaman pemberhentian dari jabatannya," katanya.
Mantan Juru Bicara Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid ini menambahkan, sangat tidak etis bila menteri turut ikut berkampanye. Kerja-kerjanya sebagai pelayan masyarakat dikhawatirkan akan terbengkalai.

Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019.

Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming