nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tak Hanya Partai Baru, Idealnya Seluruh Parpol Diverifikasi

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Rabu 13 September 2017 09:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 12 337 1774593 pkpu-2017-yang-dipertanyakan-Z75q3XEsvS.jpg

JAKARTA - Polemik terkait verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) terus bergulir. Pasalnya, peraturan perundangan pada Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi acuan dinilai diskriminatif.

Pada pasal tersebut, tercantum ketentuan terkait verifikasi parpol peserta Pemilu 2019, bahwasanya, verifikasi hanya berlaku bagi parpol debut. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 dinyatakan tak perlu diverifikasi ulang.

Terkait hal ini, pengamat politik dan peneliti dari The Political Literacy Institute, Adi Prayitno mengatakan, verifikasi parpol idealnya harus dilakukan kepada semua parpol peserta Pemilu, tanpa terkecuali.

Selain menghindari perlakuan diskriminatif, verifikasi terhadap semua parpol perlu dilakukan, lantaran Adi melihat banyaknya elit parpol yang sering melakukan lompatan politik dari satu parpol ke parpol lain. Persoalan ini, dipandang Adi kerap luput dalam pembahasan Undang-undang (UU) Pemilu.

"Misalnya, soal migrasi elit atau kader yang lompat pagar ke partai yang lain, itu kan perlu dijelaskan. Kan banyak kan elit-elit Parpol misalnya," tutur Adi lewat sambungan telepon beberapa waktu lalu.

"Itu kan pindah-pindah. Nah, dinamika-dinamika yang seperti ini yang seringkali menurut saya selalu luput dari pembahasan di Undang-undang Pemilu. Makanya selalu bongkar pasang. Idealnya sih memang setiap menghadapi pemilu, baik legislatif maupun presiden, semua partai politik harus melakukan verifikasi," tambahnya.

Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi faktual terhadap parpol peserta Pemilu 2019. Verifikasi ini akan dilakukan di semua tingkatan, baik itu provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan.

Nantinya, verifikasi akan meliputi kepengurusan, kesekretariatan, administrasi kepartaian, hingga keanggotaan.

Hanya saja, terdapat sebuah kejanggalan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Pada PKPU tersebut, KPU hanya mencantumkan unsur tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, tanpa ada pembahasan mengenai ketentuan verifikasi parpol yang kini tengah jadi polemik. Sedangkan pembahasan terkait verifikasi parpol peserta Pemilu tidak dirinci dalam PKPU tersebut.

Dari salinan PKPU yang diterima Okezone, Rabu (13/9/2017), terdapat sejumlah poin penting dalam PKPU, dimana semua poinnya hanya menyangkut pembahasan tentang tahapan dan jadwal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan tanggapan terkait hal ini. (ydp)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini