Image

Pasien BPJS Kerap Terabaikan, Pemprov DKI Harus Beri Sanksi Rumah Sakit yang Membandel

Febrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 06:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 13 337 1775007 pasien-bpjs-kerap-terabaikan-pemprov-dki-harus-beri-sanksi-rumah-sakit-yang-membandel-7iQllWKOFR.jpg

Pasien BPJS Kerap Terabaikan, Pemprov DKI Harus Beri Sanksi Rumah Sakit yang Membandel
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi sistem dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan melakukan tindakan sanksi yang berat terhadap Rumah Sakit yang melanggarnya.
"Kasus bayi Debora seperti puncak gunung es dari kasus-kasus yang ada terhadap pasien BPJS di Indonesia ini," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, kepada Okezone, Kamis (14/9/2017).
Menurutnya apa yang menimpa bayi Debora sering terjadi. Dengan tidak ada dan kekurangan biaya, rumah sakit kadang memberikan alasan tidak ada kamar dan obat yang tidak ada.
"Sehingga si pasien harus membeli obatnya sendiri, waktu perawatan yang terbatas atau pasien belum sembuh harus keluar dari rumah sakit, harus mengikuti birokrasi yang telah ditentukan BPJS," ucapnya.
Dirinya menambahkan sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain.  
"Peristiwa yag terjadi pada kasus bayi Deborah haruslah menjadi perhatian dan pelajaran yang terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia," tandasnya. (feb)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi sistem dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan melakukan tindakan sanksi yang berat terhadap Rumah Sakit yang melanggarnya.

"Kasus bayi Debora seperti puncak gunung es dari kasus-kasus yang ada terhadap pasien BPJS di Indonesia ini," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, kepada Okezone, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya apa yang menimpa bayi Debora sering terjadi. Dengan tidak ada dan kekurangan biaya, rumah sakit kadang memberikan alasan tidak ada kamar dan obat yang tidak ada.

"Sehingga si pasien harus membeli obatnya sendiri, waktu perawatan yang terbatas atau pasien belum sembuh harus keluar dari rumah sakit, harus mengikuti birokrasi yang telah ditentukan BPJS," ucapnya.

Dirinya menambahkan sering kali pasien BPJS harus melalui antrean yang lama dan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bahkan pasien BPJS juga tidak bisa bebas ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) lain dan harus menggunakan Faskes yang terdaftar dalam namanya walaupun si pasien sedang tinggal di kota lain.  

"Peristiwa yag terjadi pada kasus bayi Deborah haruslah menjadi perhatian dan pelajaran yang terakhir dalam masalah pelayanan kesehatan di Indonesia," tandasnya. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini