Image

Kasus Debora, KPAI Duga Kuat RS Mitra Keluarga Langgar UU Kesehatan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 13 September 2017, 19:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 13 337 1775288 kasus-debora-kpai-duga-kuat-rs-mitra-keluarga-langgar-uu-kesehatan-tvLWiyPUgx.jpg Komisioner KPAI Retno Listyarti (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mensinyalir Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penanganan bayi Tiara Debora.

"Kami menduga kuat dia termasuk melanggar dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2). Sementara kami menduga ada pelanggaran dalam pasal ini, yang dilakukan pihak rumah sakit," ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017)

Retno menuturkan, adapun isi Pasal 32 Ayat (1) yakni 'Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu'.

Sedangkan Ayat (2) menyebutkan 'Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka'. Untuk itu, kata Retno, pihaknya ingin memanggil pihak rumah sakit untuk menjelaskan ihwal persoalan tersebut.

"Maka dari itu, KPAI memanggil pihak RS Mitra Keluarga untuk meminta keterangan soal pelayanan darurat tanpa uang muka yang tercantum di dalam Pasal 32," ujarnya.

Sebab, lanjut Retno, berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, RS Mitra Keluarga tidak menyarankan Debora untuk masuk ruang PICU, dan mengharuskan Debora untuk membayar agar bisa masuk ruang PICU.

"Kata diharuskan berarti dokter yang memeriksa D (Debora) pada pertolongan pertama sesungguhnya sudah tahu kondisinya D dalam keadaan cukup parah. Atau kategori dalam undang-undang tadi dalam pelayanan darurat," katanya.

Menurut Retno, seharusnya pihak rumah sakit tidak meminta uang muka kepada pasien dalam kondisi layanan gawat darurat. Melainkan mengedepankan pelayanan kepada pasien.

"Sementara si ayah korban mengatakan, bahwa uang yang dibawa saat itu Rp5 juta. Yang diminta pihak rumah sakit Rp11 juta dari total Rp19,8 juta. Nah, ketika angka Rp11 juta ini kurang, berarti harus mencari Rp6 juta. Ketika mencari Rp6 juta itu, bayi D tidak langsung dimasukkan ke PICU, tapi mendapat bantuan manual yaitu pernapasan pompa. Dalam hal ini kan, kata harus masuk itu," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini