Image

Tegas! DPRD Minta Pemprov DKI Tutup Rumah Sakit yang Tak Terima Pasien BPJS

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 08:00 WIB

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas kepada sejumlah rumah sakit --baik swasta ataupun yang pemerintah-- yang belum bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Ketika dia (rumah sakit) tidak bermitra, pemerintah harus tegas. Ketika ada rumah sakit yang tidak bermitra, harus ada ketegasan. Kalau perlu tutup," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali kepada Okezone, Kamis (14/9/2017).

Menurut Ashraf, pemerintah telah memberi jalan bagi rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin tanpa pengecualian kepada seluruh masyarakat, baik kepada mereka yang mampu maupun mereka yang miskin.

Atas dasar itu, Ashraf berpandangan, tidak ada alasan bagi rumah sakit manapun untuk tidak ikut serta dalam jaringan BPJS.

"Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas yang besar lewat BPJS ini. Artinya negara intevensi, baik kepada rumah sakit pemerintah dan swasta. TIdak ada alasan rumah sakit untuk tidak bermitra," ungkap Ashraf.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengungkap, dari keseluruhan 189 rumah sakit di Jakarta, hanya 91 rumah sakit yang turut dalam jaringan BPJS Kesehatan. Artinya, lebih dari separuh rumah sakit di Jakarta belum masuk dalam jaringan BPJS.

Dari total 91 rumah sakit yang telah bermitra dengan BPJS, 61 di antaranya adalah rumah sakit swasta, sedangkan 30 sisanya adalah rumah sakit milik TNI, Polri dan pemerintah daerah (RSUD).

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming