Image

Agar Tak Ada Lagi Kasus Debora, Rumah Sakit dan BPJS Harus Perbaiki Sistem Kerjasama

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 08:10 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ashraf Ali memperingatkan seluruh rumah sakit, khususnya di Jakarta agar tak "mata duitan". Kasus Debora, dikatakan Ashraf merupakan gambaran betapa faktor komersial telah mengalahkan faktor kemanusiaan dalam kebijakan operasional sebuah rumah sakit.

Ashraf melihat, ada kekhawatiran di pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres-- terkait pembiayaan terhadap perawatan Debora. Dalam keterangan resminya, Mitra Keluarga menyatakan Debora meninggal ketika proses rujukan sedang diupayakan.

Menurut Mitra Keluarga, kondisi keuangan orang tua Debora memaksa pihaknya melakukan rujukan terhadap Debora ke rumah sakit yang bermitra dengan BPJS, sebab, Mitra Keluarga tidak termasuk dalam jaringan BPJS.

Ketidaksertaan Mitra Keluarga dalam jaringan BPJS, bagi Ashraf adalah sebuah disintegrasi visi antara pemerintah dan pihak rumah sakit --terutama rumah sakit swasta-- dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan pemerataan kesehatan masyarakat.

"Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas yang besar lewat BPJS ini. Artinya negara intevensi, baik kepada rumah sakit pemerintah dan swasta. TIdak ada alasan rumah sakit untuk tidak bermitra," kata Ashraf kepada Okezone, Kamis (14/9/2017).

"Kami prihatin. Rumah sakit Mitra Keluarga ini kan rumah sakit besar. Ini nggak boleh. Jangan berpikir bahwa pengusaha pengusaha mendirikan rumah sakit untuk kepentingan keuntungan semata. Padahal Undang-undangnya jelas. Itu harus dipenuhi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ashraf menjelaskan, pergolakan terkait sistem jaminan kesehatan BPJS telah sejak lama terjadi. Menurutnya, sistem klaim pembiayaan medis dalam sistem BPJS dianggap tidak menguntungkan oleh banyak manajemen rumah sakit.

"Hitung-hitungannya yang saya tangkap. Dulu kan pernah terjadi gejolak penolakan rumah sakit swasta terkait BPJS karena dianggap tidak menguntungkan," ungkap Ashraf.

Selain mendorong keikutsertaan Mitra Keluarga dan rumah sakit non-BPJS lain dalam kesertaan jaringan BPJS, pemerintah pusat, dalam hal ini BPJS harus terus memperbaiki sistem jaminan kesehatannya.

Hal tersebut menjadi penting agar program BPJS dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak, baik itu pemerintah, pasien dan seluruh fasilitas kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan.

"Kalau bicara soal sistem, ini kan dioadopsi dari berbagai pihak. Kalau ada kelemahan-kelemahan itu akan diperbaiki. Kami sebelum kasus Debora ini, kami sempat mengundang BPJS dan rumah sakit-rumah sakit di DKI agar ada sinkronisasi," ungkap Ashraf.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming