Image

DPR: Kita Hormati MK Tolak Keluarkan Putusan Sela Hak Angket

Reni Lestari, Jurnalis · Rabu 13 September 2017, 19:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 13 337 1775303 dpr-kita-hormati-mk-tolak-keluarkan-putusan-sela-hak-angket-YB3006lpKV.jpg Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan penerbitan putusan sela atau provisi dalam perkara uji materi Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Putusan sela dimaksudkan untuk menghentikan proses hak angket di DPR hingga MK mengeluarkan putusan dalam perkara uji materi ini. Dalam hal ini, di DPR tengah bergulir Pansus Hak Angket KPK. 

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR Arsul Sani yang hadir dalam sidang hari ini mengimbau semua pihak untuk menghormati putusan tersebut. Arsul mengatakan, tidak boleh ada pihak yang menuding MK tidak pro pemberantasan korupsi karena keputusan tersebut.

"Apa pun yang diputuskan kita hormati, termasuk putusan provisi itu tadi. Jangan sampai keluar disini, diteriakin MK-nya tidak pro dengan antikorupsi karena menolak putusan provisi untuk menghentikan panitia angket," kata Arsul di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Arsul juga meminta sikap menghormati terhadap putusan mahkamah agar terjaga hingga perkara selesai dan diputus.

"Kita sudah memilih MK ini sebagai forum dan tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Konsekuensinya, apapun nanti yang diputuskan MK harus kita hormati. Jangan nanti kalau MK-nya memutus dan menyatakan permohonan uji materinya tidak dapat diterima atau ditolak, nanti MK-nya diteriakin tidak pro dengan antikorupsi," jelasnya.

Sebelumnya, keputusan menolak menerbitkan putusan provisi diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH), yang diikuti delapan hakim konstitusi, minus Saldi Isra yang saat itu masih menjalankan ibadah haji. Proses musyawarah tidak menemui kata mufakat sehingga diputuskan menempuh langkah voting.

Sebanyak empat hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan ini, antara lain Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto dan wahiduddin Adams. Sementara empat lainnya berpendapat permohonan layak dikabulkan di antaranya I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul dan Maria Farida Indrati.

Berhubung keputusan terbanyak tidak bisa diambil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang MK, keputusan ditentukan suara terakhir ketua sidang pleno, yakni Arief Hidayat. Dengan demikian, permohonan penerbitan putusan sela ditolak.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini