Image

Beuh, PNS Ditjen Hubla Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu, 13 September 2017 - 19:37 WIB
foto: Illustrasi Okezone foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pemulusan perizinan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah yang menyeret nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif, Antonius Tonny Budiono (ATB).

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pada Ditjen Hubla Kemenhub, Marjono, namun yang bersangkutan mangkir. Marjono sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan (APK).

"Surat panggilan ke penyidik. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

 (Baca juga: Habis Diperiksa KPK Terkait Suap, Dirjen Hubla: Ditanyai tentang Dunia Akhirat)

Sekadar informasi, KPK telah resmi menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub nonaktif, Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama. Dalam hal ini ada uang dugaan suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Namun demikian, KPK masih terus mendalami proyek-proyek yang digarap oleh Tonny Budiono terkait perizinan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, tahun anggaran 2016-2017 yang terindikasi ‎tindak pidana korupsi.

 (Baca: KPK Perpanjang Masa Penahanan Dirjen Hubla & Komisaris PT Adhiguna)

Lembaga antirasuah juga melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan terhadap dua orang tersangka tersebut. Perpanjangan dilakukan mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming