Image

Dukung RUU Penyadapan, KPK Sebut Sejalan dengan Putusan MK

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 07:20 WIB
Gedung KPK (Foto: Okezone) Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA – Rencana parlemen yang ingin menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan disambut positif oleh lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, diharapkan rencana tersebut tetap melibatkan KPK dalam perumusannya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, rencana itu memang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2011 lalu, di mana penyadapan perlu diatur dalam beleid khusus. Dia pun yakin, penyusunan aturan itu bukan upaya untuk melemahkan KPK

“Sebenernya bukan justru untuk melemahkan. Memang ada putusan MK, saya lupa nomornya yang mengatakan bahwa untuk pengaturan itu harus ada UU," tutur Basaria.

Baca juga: Mantap! KPK Dukung Rencana DPR Susun RUU Penyadapan

Bila melihat sejumlah aturan, penyadapan masuk ke dalam beberapa undang-undang (UU), seperti UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Dalam UU tentang KPK, tepatnya Pasal 12 ayat (1) huruf a, penyadapan kegiatan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Jadi bukan sifatnya melemahkan. Tapi KPK malah menginginkan ada UU (Tata Cara Penyadapan) tentu," kata Basaria.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming