Image

Nah Loh, Mendagri Minta Oktober Konflik Pilkada di Papua Harus Selesai!

Reni Lestari, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 19:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 14 337 1776097 nah-loh-mendagri-minta-oktober-konflik-pilkada-di-papua-harus-selesai-1SjnjwzWLW.jpg Mendagri, Tjahjo Kumolo di Kemenko Polhukam (foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Menanggulangi konflik yang terjadi di sejumlah daerah di Papua pasca-Pilkada 2017, pemerintah berencana membentuk tim kecil untuk melakukan pendinginan di tingkat akar rumput.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tim kecil akan segera bekerja dan diharapkan bulan depan konflik-konflik sudah bisa diatasi.

Pasalnya, Oktober 2017 sudah masuk tahapan Pilkada serentak 2018 dimana salah satu daerah pesertanya adalah Provinsi Papua. Jika tak ditanggulangi secepat mungkin, implikasinya akan menganggu proses demokrasi yang akan datang.

"Kalau saya Oktober harus selesai. Sudah masuk tahapan pilkada tahun depan. Kalau ini belum selesai dan masuk khawatir ya, lihat saja di kantor saya saja pukul-pukulan dua kubu. Pokoknya susah sekali," kata Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Tjahjo melanjutkan, sengketa Pilkada di Papua menjadi runyam karena tak cukup diselesaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, putusan MK bersifat mengikat. Salah satu sengketa Pilkada yang sudah diputus di MK yakni Kabupaten Intan Jaya. Namun di tingkat akar rumput, pihak yang diputus kalah oleh MK tidak mau menerima dan pecahlah kerusuhan.

Lima daerah yang menjadi sorotan pemerintah dalam hal ini diantaranya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jaya Pura.

"Ini yang perlu kita cermati secara detail. Misalnya, Kabupaten Tolikara ini banyak kecurangan, soal penghitungan suara, kemudian KPUD mengabaikan rekomendasi Panwas, misalnya itu. Puncak Jaya sama tidak netralnya ASN, Intan Jaya sama maraknya nuansa konflik agama, ras dan kelompok, tingkat kecurangan suara, Yapen juga sama tidak netralnya PNS," jelas Tjahjo.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menambahkan, konflik terkait Pilkada yang terjadi di Papua patut menjadi perhatian untuk menghindari potensi masalah yang lebih besar lagi di masa mendatang.

"Kita jaga supaya di Papua jangan sampai Pilkada serentak (2018) yang akan digelar itu menimbulkan satu konflik," kata Wiranto.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini