Image

STNK Mobil Terbit saat Warga Miliki Garasi, Djarot: Saya Sudah Bicara dengan Pak Kapolda

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 13:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (Foto: Fadel/Okezone) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (Foto: Fadel/Okezone)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat itu mengaku telah berbincang dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Irjen Idham Azis ihwal persoalan penerbitan STNK mobil harus memiliki garasi. Sayang, Djarot enggan tak merinci hasil dari pertemuan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Kapolda untuk masalah penerbitan STNK," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017)..

Bila Polda Metro Jaya tetap menerbitkan STNK mobil kepada masyarakat Ibu Kota yang tak memiliki garasi, maka pihaknya tetap akan menderek mobil tersebut. Djarot menuturkan, pihaknya tak mengambil pusing bila Polda Metro Jaya berkukuh mengeluarkan STNK kepada warga yang tak mempunyai garasi.

Sebab, penerbitan  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi itu merupakan upaya Pemprov DKI agar warga menaati peraturan yang berlaku. "STNK pun terbit kita derek. Silakan kalau mau terbit kita derek, supaya tertib saja sebetulnya, sama iramanya," ujarnya

Ia menambahkan, dalam regulasi yang berlaku juga tertuang bahwa masyarakat yang hendak membeli mobil maka harus mendapatkan rekomendasi dari pihak RT dan RW kalau mereka memiliki garasi di rumahnya. "Iya sama kelurahan, betul. Perdanya bilang begitu," tuturnya

Baca juga: Warga Tak Punya Garasi Tetap Terima STNK Mobil, Djarot: Kami Akan Derek!

Sebelumnya diberitakan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengkritisi wacana Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat yang akan menerapkan peraturan wajib garasi bagi pemilik kendaraan roda empat. Sebagai sanksinya, salah satunya tidak dapat memproses penerbitan STNK.

Menurut Halim, aturan tersebut tidak tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 maupun Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi kendaraan bermotor, sehingga polisi tidak dapat menghalangi masyarakat untuk memproses penerbitan STNK maupun surat-surat lainnya.

"Itu tidak diatur (UU). Yang diatur dari pada persyaratan STNK yaitu faktur, cek fisik dan KTP. Itu yang disyaratkan," ucap Halim di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming