Image

Jelang Verifikasi Parpol, Perindo Solo Gandeng KPU untuk Jelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017

Bramantyo, Jurnalis · Kamis, 14 September 2017 - 23:32 WIB
Sosialisasi KPU menjelang verifikasi parpol bersama Perindo Kota Solo. Foto Okezone/Bramantyo Sosialisasi KPU menjelang verifikasi parpol bersama Perindo Kota Solo. Foto Okezone/Bramantyo

SOLO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kota Solo menggandeng Komisi Pemilihan Umum menjelang verifikasi parpol untuk menjelaskan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

Undang-Undang itu memuat pemilu dan verifikasi partai politik. Dalam penjelasannya dihadapan kader Partai Perindo, mulai dari tingkatan DPD, DPC dan DPRT.

Ketua KPU Kota Solo Agus Sulistyo, mengatakan untuk menentukan parpol itu bisa ikut atau tidak dalam pemilu nanti, maka parpol tersebut harus di verifikasi terlebih dahulu.

"KPU akan melakukan kunjungan ke sekertariat secara vaktual. Untuk itu, sarat mendasar namun sangat penting ini salah satunya parpol tersebut harus memberikan alamat jelas pada KPU,"papar Agus saat sosialisasi verifikasi parpol di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Agus, ada pengalaman lucu saat verifikasi parpol lima tahun lalu. Di mana pihak KPU mengirimkan surat ke alamat parpol saat mendaftar di KPU.

Namun, saat dilakukan verifikasi, ternyata alamat yang dipakai salah satu parpol di pemilu lalu adalah panti pijat.

"Saya punya pengalaman lucu dan tak mungkin saya lupakan. KPU itukan selalu mengirimkan surat pada semua parpol. Nah, saat kita melakukan kunjungan untuk verifikasi, ternyata alamat yang kita tuju adalah panti pijat. Baru, saat kita telepon, parpol itu bilang sudah pindah," terang Agus, Kamis (14/9/2017).

Sehingga, ungkap Agus, alamat parpol harus jelas. Dan bila berganti alamat, pihak KPU harus diberitahukan.

Selain alamat parpol harus jelas, ungkap Agus, sekertariat parpol harus menetap dan jangan berpindah-pindah. Agus pun kembali menceritakan pengalaman saat memverifikasi parpol.

Di mana, saat itu KPU mendatangi parpol tertentu. Dan sekertariat parpol itu ada. Kemudian, pihak KPU pun melanjutkan memverifikasi parpol lain. Namun, saat pihaknya kembali ke parpol yang sebelumnya sudah diversifikasi, ternyata sekertariat parpol itu sudah tidak ada.

"UU 7 tahun 2017 ini terdiri dari enam buku yang memuat 573 pasal mulai dari UU 8 tahun 2012 tentang pemilihan DPR, DPRD dan DPD, UU 42 itu tentang pilpres 2008, UU 15 tahun 2011 tentang pengyenggara pemilu, semua itu digabung. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu UU tentang Parpol. Namun oleh DPR kemudian dibuatkan aturan UU sendiri," paparnya.

Pantauan okezone, selain dihadiri oleh Ketua KPU Agus Sulistyo, juga dihadiri Komisioner Divisi Hukum, Pencalonan, dan Kampanye KPU Solo, Nurul Sutarti serta dari pihak Polresta Solo.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming