Image

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK karena Korupsi, Parpol Harus Bertanggung Jawab

Hambali, Jurnalis · Sabtu 23 September 2017, 17:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 23 337 1781623 banyak-kepala-daerah-ditangkap-kpk-karena-korupsi-parpol-harus-bertanggung-jawab-m5yyFUAhCu.jpg Konferensi pers KPK hasil OTT Bupati Batubara OK Arya (Wahyu/Antara)

TANGERANG SELATAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah. Dalam tiga bulan terakhir saja ada enam kepala daerah yang diciduk gara-gara diduga menerima suap. Teranyar adalah Wali Kota Cilegin Tubagus Imam Ariyadi.

Ketua LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie mengatakan, banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK mengindikasikan ada yang tidak beres dalam seleksi calon kepala daerah dilakukan partai politik. Parpol didinilai harus bertanggung jawab dalam perkara ini.

Banyaknya kepala daerah terjaring OTT, menurut dia, secara tidak langsung memunculkan anggapan bahwa ada masalah besar di tubuh parpol, yakni dalam mengusung kadernya untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kasus OTT kepala daerah terjadi pada Jumat 22 September 2017 malam, KPK mengamankan sejumlah orang di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi ikut dicokok.

"Terjaringnya Wali Kota Cilegon menambah daftar panjang kepala daerah yang terkena OTT KPK. Kami mencatat ada enam orang kepala daerah terjaring OTT sepanjang tahun 2017, sedangkan sepanjang tahun 2016 tercatat 10 kepala daerah tersandung kasus korupsi," kata Hamim kepada Okezone di Tangerang Selatan, Sabtu (23/9/2017).

(baca juga: Terciduk OTT KPK, Sepuluh Orang Termasuk Wali Kota Cilegon Dibawa ke Jakarta)

Hamim mengatakan, pada 21 Juni 2017 lalu KPK melakukan OTT atas Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang disusul penetapan statusnya sebagai tersangka pada tanggal 22 Juni.

Ridwan diduga menerima suap terkait proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong. Isterinya berikut beberapa orang dari pihak swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lalu pada tanggal 2 Agustus, KPK melakukan OTT atas Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap penghentian pengusutan kasus korupsi penyelewengan dana desa oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan.

(Baca juga: Elegi OTT Wali Kota Tegal Bunda Sitha)

Selanjutnya pada 29 Agustus, KPK melakukan OTT atas Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi.

Ketiganya terlibat atas dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017.

Kemudian pada 13 September, KPK melakukan OTT atas Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Arya ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya pada tanggal 14 September 2017.

Kelimanya, diduga tersangkut kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

(Baca juga: Kronologi KPK Menangkap Wali Kota Batu)

Disusul berikutnya pada 17 September, KPK melakukan OTT atas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Eddy bersama Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha bernama Filipus Djap ditetapkan sebagai tersangka pada 18 September. OTT tersebut terkait dugaan suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan Meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar.

"Kami berpandangan, banyaknya OTT Kepala Daerah menandakan partai politik telah gagal dalam menciptakan kader-kader yang antikorupsi. Termasuk kepala daerah yang diusungnya," ungkap Hamim.

Menurut Hamim, secara moral partai politik turut bertanggung jawab atas maraknya OTT kepala daerah. Karena merekalah yang mengusung kadernya itu untuk maju mencalonkan diri pada pagelaran Pilkada.

"Partai politik seharusnya menjadi filter untuk menyiapkan para calon pemimpin yang berkualitas. Undang-Undang Partai politik telah sangat tegas mewajibkan partai politik untuk melakukan seleksi yang ketat terhadap rekruitmen kader-kader parpol," pungkasnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini