Anggota Parlemen Sebut Malaysia Komitmen Tuntaskan Masalah TKI Ilegal

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Rabu 27 September 2017 13:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 27 18 1783907 anggota-parlemen-sebut-malaysia-komitmen-tuntaskan-masalah-tki-ilegal-dUxb9EfOy1.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia menjadi masalah yang serius. Banyak ditemukan TKI yang bekerja secara ilegal di negeri tetangga.

Terkait hal itu, anggota parlemen Malaysia, Budiman bin Mohammad Zohdi menyatakan, negaranya berkomitmen untuk menangani masalah tersebut dengan serius. Pihak Malaysia pun komitmen untuk melegalkan para TKI.

“Hubungan dua negara dari UU jelas. Malaysia mau melegalkan, Indonesia mau melegalkan. Keduanya punya kepentingan bersama. Kepentingan data, kita mau tahu berapa orang yang terlibat dalam pekerjaan. Di Malaysia data yang keluar. Kita mau data orang Indonesia,” ucap Budiman saat berkunjung ke MNC News Center di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Ia mengatakan, saat ini dirinya sedang mengupayakan untuk re-hiring (TKI) di Imigrasi dan melakukan pencatatan tenaga kerja. Budiman melanjutkan, tenaga kerja yang sudah tercatat, boleh didaftarkan.

“Kita ini sedang menjalankan re-hiring Imigrasi dan sudah catat dari hiring ini yang legal boleh mendaftar, didaftarkan itu sudah berlaku,” katanya.

(Foto: Djanti Virantika/Okezone)

Namun, ia tak menampik bila ada majikan di Malaysia yang nakal dalam mempekerjakan TKI. Tujuannya, untuk mendapatkan TKI dengan harga yang lebih murah.

“Tapi ada segelintir bussinessman, majikan. Saya melihat mereka ini kadang-kadang tak mau ikut (program TKI). Ada kepentingan, mau cost lebih murah,” katanya.

Sementara itu, ia tak setuju dengan adanya pembatasan TKI untuk Malaysia. Menurutnya, sebagai negara berkembang, Malaysia memerlukan tenaga kerja dari negara lainnya, termasuk Indonesia.

Ia bercerita mengenai kampung halamannya yang penduduknya sebagian besar nelayan. Ia mengatakan, mayoritas di nelayannya merupakan orang Indonesia. Ia menilai harus ada kesepakatan yang menyenangkan kedua pihak dalam menangani TKI ilegal.

“Maksudnya win-win solution ini diharuskan. Ada pertemuan secara berkala, ada pertemuan di Kucing, Sarawak antara Jokowi dan Najib,” katanya

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini