nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aliansi Dosen UNJ Beberkan 3 "Dosa" Prof Djaali Layak Dicopot sebagai Rektor

Susi Fatimah, Jurnalis · Rabu 27 September 2017 12:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 27 65 1783854 aliansi-dosen-unj-beberkan-3-dosa-prof-djaali-layak-dicopot-sebagai-rektor-2tOw8rj0EJ.jpg Foto: unjkita

JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) memberhentikan sementara Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Djaali lantaran dugaan plagiarisme yang marak terjadi di kampus tersebut. Salah satu yang mendapat sorotan adalah disertasi eks Gubernur Sultra Nur Alam yang kini menjadi tahanan KPK yang diduga hasil plagiat.

Aliansi Dosen UNJ Bersatu untuk Perubahan menilai Prof Djaali melakukan pelanggaran berat yang berdampak merusak nama baik UNJ dan marwah perguruan tinggi secara umum.

Salah satu dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen UNJ, Robertus Robert mengatakan, ada tiga pelanggaran berat yang dilakukan rektor UNJ, yaitu Pertama, melindungi pelaku plagiarisme.

Disertasi Nur Alam, menurut temuan Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemristekdikti terindikasi menyadur dari laman-laman penyedia arsip disertasi di internet. Di antara saduran tersebut terdapat pada Bab I sebanyak 74,4 persen dari tulisan di laman penyedia arsip disertasi. Kemudian, Bab II dan Bab III, tim EKA menemukan kejanggalan lain, yakni ketidaksinambungan tulisan di bab-bab tersebut dengan isi disertasi yang ditulis.

"Kejanggalan lain, karya yang diganjar dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi itu dibuat dalam waktu kurang dari lima hari, akhir Juni dan menjelang akhir Juli 2016. Rinciannya, Bab I dibuat pada 20 Juli 2016 pukul 19.21; Bab II dan Bab III dibuat dalam rentang bersamaan pada 21 Juli 2016 pukul 09.22; dan Bab V dibuat jauh sebelumnya pada 29 Juni 2016 pukul 06.52. Temuan tersebut berdasarkan digital forensik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun," paparnya seperti dalam siaran persnya, Rabu (27/9/2017).

Tim EKA Kemristekdikti melakukan investigasi ke UNJ sejak awal September 2016, namun Rektor UNJ secara terburu-buru membuat SK perlindungan terhadap para plagiator yang dikeluarkan pada November 2016 dengan bernomor 1278 A tentang uji Turnitin sebagai syarat kelulusan.

"Salah satu poin surat itu mengatur komposisi persamaan kata atau kalimat yang boleh dilakukan oleh calon lulusan UNJ dari program diploma hingga doktoral," kata Robertur.

Dengan terbitnya, SK Rektor Nomor 1278 A tersebut, lanjut dia, semakin menunjukan Rektor berupaya melindungi plagiator. Hal itu, menurutnya, tidak saja mempermalukan UNJ tetapi juga mempermalukan dunia akademik perguruan tinggi secara nasional bahkan internasional, karena ini sudah menjadi perhatian ilmuwan dunia.

Pelanggaran kedua, yaitu melakukan nepotisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, Robertus menemukan beberapa bukti nepotisme yang dilakukan oleh Prof Djaal diantaranya mengangkat Nurjannah yang merupakan anak kandung Rektor UNJ sebagai Koordinator Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak berdasarkan SK Nomor 1197/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 20 Oktober 2016.

Kemudian, Prof Djaal juga mengangkat Baso Maruddani yang merupakan anak kandungnya sebagai Staf Pengelola Keuangan UNJ berdasarkan SK Nomor 20/SP/2017 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 12 Januari 2017. Padahal, yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan teknik.

Selanjutnya, Prof Djaali mengangkat Bazzar Ari Mighra yang merupakan menantunya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang menjadi PNS pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan SK Nomor 100258/A2.1/KP/2016. Namun yang bersangkutan sudah diizinkan untuk ijin belajar atau melanjutkan pendidikannya saat masih menjadi CPNS. Ini berdasarkan SK Rektor UNJ nomor 1102/SP/2016 yang ditandatangani oleh Rektor UNJ Djaali pada tanggal 23 September 2016.

"Padahal seharusnya ijin belajar dibolehkan setelah 1 tahun menjadi PNS berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar nomor B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tertanggal 25 Maret 2013," tutur Robertus.

Padahal, sambung dia, sang menantu berlatar belakang pendidikan dokter namun diterima di Fakultas Ilmu Olahraga yang tidak ada formasi kebutuhannya.

Tak berhenti sampai disitu, Prof Djaali juga mengangkat Wahyuningsih yang merupakan anak kandungnya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Olahraga, yang sebelumnya merupakan dosen di universitas lain dan diterima di UNJ atas rekomendasi Rektor UNJ melalui lembar disposisi dengan tanggal terima 12 Februari 2016. Kalimat disposisi Rektor, tertulis "Buatkan surat kesediaan UNJ menerima".

"Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan S-1 saat diterima. Padahal syarat sebagai dosen harus S-2 sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Sebagai informasi, bahwa yang bersangkutan berlatar belakang pendidikan dokter diterima di Fakultas Ilmu Olahraga yang tidak ada formasi kebutuhannya," paparnya.

"Apa tidak nepotisme jika ada tiga anak dan satu menantu diberi kemudahan melalui SK Rektor yang juga ayahnya sendiri? Diduga ada lebih dari lima lagi yang merupakan kroninya menjadi pegawai UNJ non PNS yang ada di bagian administrasi program pascasarjana dan sejumlah fakultas," tegasnya.

Pelanggaran ketiga, menurut Aliansi Dosen UNJ yaitu Prof Djaali dikenal sebagai rektor otoriter dan semena-mena

"Kami menemukan data bahwa rektor dengan mudah semena-mena dan bertindak otoriter. Data tersebut diantaranya terjadi dari bulan Oktober 2016 sampai Juni 2017 rektor telah memberhentikan, memindahkan, menon-job kan sedikitnya 14 pegawai yang berposisi sebaga Kepala UPT, Kabag, Kasubag dan lain-lain karena alasan menentang atau mengkritik kebijakan rektor yang keliru, dianggap malas bekerja, tidak kompeten, dan akan pensiun padahal pensiunya tahun 2018," kata Robertus.

Diantara mereka yang diberhentikan secara semena-mena adalah yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengadaan barang dan jasa, PPK beberapa proyek pembangunan gedung, Kadubag hukum tata laksana, Kasubag Tenaga Akademik dan Kepegawaian, Kabag TU Fakultas, Kasubag Umum, Kepala Biro Akademik, Sekretaris LPM, Kadubag data LPKM, Staff Sistem Pengawasan Internal, dan lain-lain.

Kemudian, otoriterian rektor juga terlihat sejak akhir 2016 yang men-DO (drop out) Ketua BEM UNJ karena mengkritik rektor, namun karena ribuan mahasiswa protes akhirnya surat DO dibatalkan. Tidak hanya itu, sikap tidak demokratis dan semena-mena juga terjadi dengan pemanggilan terhadap puluhan dosen yang kritis ke kepolisian melalui laporan pengacara rektor atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hingga saat ini tidak diketahui siapa tersangkanya.

"Cara mengelola kampus secara otoriter dan semena-mena ini tentu mengganggu stabilitas kampus dan merusak harmoni kampus, sehingga menghambat kinerja UNJ secara umum," ucapnya.

Atas tiga pelanggaran berat tersebut, Robertus menilai, pemberhentian Rektor UNJ sudah tepat. "Jika Rektor UNJ tidak diberhentikan ini preseden buruk bagi masa depan perguruan tinggi secara umum, dan UNJ secara khusus karena berdampak pada terhambatnya agenda perubahan dan perbaikan universitas," tutupnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini