Terungkap! Kasus Penghinaan & Pencemaran Nama Baik Dominasi Kejahatan Siber

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2017 15:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 09 337 1791776 terungkap-kasus-penghinaan-pencemaran-nama-baik-dominasi-kejahatan-siber-2oGBFFdn4S.jpg Ilustrasi.

JAKARTA - Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik mendominasi kejahatan siber (cyber crime) selama Januari-Agustus 2017.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri mencatat, peringkat pertama kasus siber berada di wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 113 kasus. Disusul Polda Sumatera Utara 51 kasus, Sulawesi Utara 31 kasus, Sumatera Barat 30 kasus, Jawa Barat 28 kasus, Banten 26 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur masing-masing 21 kasus, serta Maluku 17 kasus.

“Kami sendiri selama periode itu menangani 30 kasus,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran di Jakarta, kemarin. Menurut Fadil, cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dan media sosial.

Selain penghinaan dan pencemaran nama baik, kasus lain yang banyak dilaporkan adalah pornografi, SARA, ancaman, illegal access, illegal intersep , dan identity theft. “Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya karena semua itu diatur dalam undang-undang dan KUHP,” ungkapnya.

(Baca juga: Halau Serangan Siber, BPPT Dorong Kelahiran Matra Keempat dalam Pertahanan Bangsa)

Kanit II Cyber Crime Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi mengatakan, di Indonesia penggunaan internet termasuk media sosial sudah diatur sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya memanfaatkan teknologi tersebut.

Ini berbeda dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan Hong Kong, karena mereka menganut hukum kebebasan berpendapat. “Mau menghina agama, orang, bahkan presiden 1.000 kali pun tidak dilarang atau bukan pidana,” ujarnya.

Sementara di Indonesia, menurut Idam, sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) berkaitan erat dengan pencemaran nama baik fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

“Kalau perorangan atau individu diatur dalam UU ITE, kalau perusahaan atau lembaga pemerintah KUHP 207, 208. Karena itu, mari kita ingatkan keluarga, kawan, dan saudara untuk menggunakan media sosial sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Idam, modus kejahatan siber biasanya beragam mulai dari politik, mencari keuntungan, dendam, mencari jati diri, SARA, dan ada juga gerakan mencari dana. “Kejahatan ini motifnya banyak, artinya tidak selalu masalah politik atau mencari keuntungan semata,” ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi jika mau share berita yang tidak jelas atau menjelek-jelekkan seseorang apalagi berita tersebut hoax.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini