Image

Sudah Periksa 39 Saksi, KPK Mulai Dalami Materi Utama Megakorupsi BLBI

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 18:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 12 337 1794281 sudah-periksa-39-saksi-kpk-mulai-dalami-materi-utama-megakorupsi-blbi-SSuqYiychl.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Arie/Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mendalami materi utama kasus megakorupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pendalaman materi kasus dilakukan setelah penyidik memeriksa 39 saksi dalam perkara ini. ‎Adapun, 39 saksi yang diperiksa tersebut baru didalami soal kewenangan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung.

"Pada pemeriksaan selanjutnya, direncanakan baru akan masuk materi utamanya," kata Febri di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

KPK memang sedang mengebut pengusutan kasus dugaan mega korupsi SKL BLBI pasca-memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Syafruddin Temenggung.

Syafruddin Arsjad Temenggung sendiri merupakan tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan SKL BLBI ini. Ia sempat mengajukan praperadilan, tapi ditolak pengadilan.

(Baca juga: PN Jaksel Tolak Praperadilan Tersangka Kasus BLBI)

KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Syafruddin. Menurut Febri, pihaknya memang baru sekali melakukan pemeriksaan terhadap Syafruddin Arsjad Temenggung dalam kasus yang menyeretnya tersebut.

"Tersangka SAT sejak ditetapkan sebagai tersangka telah diperiksa 1 kali pada 5 September 2017," pungkasnya.

Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

‎Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini