Image

Wajibkan Registrasi Ulang Nomor Ponsel, Pemerintah Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Masyarakat

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 08:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 12 337 1794289 wajibkan-registrasi-ulang-nomor-ponsel-pemerintah-harus-jamin-keamanan-data-pribadi-masyarakat-e7CuO3e9HK.jpg

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta seluruh otoritas terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pribadi masyarakat terkait dengan kebijakan yang mewajibkan seluruh pengguna telepon seluler (ponsel) untuk mendaftarkan ulang nomor ponsel mereka.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan Kemenkominfo dan seluruh pihak terkait lain untuk mengelola data pelanggan dengan baik. Pelanggan layanan seluler, kata Tulus, berhak atas terjaganya kerahasiaan identitas pribadi mereka.

"Pemerintah harus menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial dan komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Okezone, Jumat (13/10/2017).

Berdasar Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, nantinya, dalam proses registrasi, setiap pelanggan seluler wajib menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menteri Kominfo, Rudiantara mengutarakan, kebijakan ini merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk menerapkan identitas tunggal nasional, dimana identitas setiap warga negara --termasuk nomor ponsel (telepon seluler)-- nantinya akan terintegrasi dengan NIK yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik masing-masing penduduk.

“Sebagai komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Selain itu, manfaat lain adalah adanya keamanan, transparansi dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat" ungkap Rudiantara.

Pemerintah memastikan, pendaftaran ulang nomor ponsel bebas biaya. Pelanggan hanya tinggal mengirim pesan ke nomor 4444 dengan format: (NIK)#(NomorKK)#. Saat ini, 36.521.872 pelanggan telah melakukan pendaftaran ulang nomor ponsel berbasis NIK mereka masing-masing. Registrasi dapat mulai dilakukan per 31 Oktober 2017 hingga akhir Februari 2018.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini