Image

Banyak Kelemahan, YLKI Dorong Pemerintah Sempurnakan Kebijakan Integrasi Nomor Ponsel dan Data Kependudukan

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 08:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 12 337 1794295 banyak-kelemahan-ylki-dorong-pemerintah-sempurnakan-kebijakan-integrasi-nomor-ponsel-dan-data-kependudukan-xt203NZxOu.jpg Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi (FOTO: Okezone)

JAKARTA - Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mewajibkan setiap pengguna telepon seluler (ponsel) untuk mendaftarkan ulang nomor panggilan mereka dengan penyertaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dipandang masih memiliki banyak kelemahan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi sejumlah hal. Menurut YLKI, pembenahan pada sektor hulu jauh lebih penting untuk diprioritaskan, misalnya terkait dengan penertiban promosi banyak operator penyedia layanan seluler yang memicu perang tarif yang sangat masif.

"Maraknya jumlah nomor seluler yang ada di Indonesia yang mencapai 350 jutaan, lebih dikarenakan aspek promosi dan perang tarif dari operator seluler. Konsumen terjebak dengan promosi dan perang tarif yang sangat menyesatkan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada Okezone, Jumat (13/10/2017).

"Oleh karena itu pemerintah harus melakukan penertiban dari sisi hulu, yakni menertibkan perang tarif dan promosi yang menyesatkan konsumen tersebut. Bukan hanya melakukan upaya penertiban dan pengendalian dengan cara pendataan ulang saja," tambahnya.

Selain itu, terkait dengan upaya menekan angka kejahatan berbasis jaringan seluler, Tulus mengatakan, pemerintah harus menyempurnakan formula lebih tepat untuk mewujudkan hal itu. Sebab, dalam ketentuan yang berlaku, setiap pelanggan masih berhak memiliki tiga nomor seluler dari masing-masing operator. Dengan ketentuan itu, upaya pemerintah menekan angka kejahatan berbasis jaringan seluler akan kontra efektif.

"Upaya pendaftaran ulang ini dikhawatirkan tidak akan mampu sebagai upaya pengendalian baik dari sisi jumlah nomor seluler dan atau penyalahgunaan nomor seluler, misalnya untuk kepentingan kriminalitas," kata Tulus.

"Sebab konsumen masih diberikan akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak, karena setiap konsumen masih berhak memiliki 3 (tiga) nomor seluler dari masing-masing operator. Artinya konsumen masih mempunyai hak mempunyai 18 nomor seluler dari total 6 (enam) operator yang ada," tambahnya.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini