Image

Kasus Eggi Sudjana, MK Tegaskan Tak Bisa Berikan Perlindungan terhadap Pihak Berperkara

Reni Lestari, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 23:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 12 337 1794418 kasus-eggi-sudjana-mk-tegaskan-tak-bisa-berikan-perlindungan-terhadap-pihak-berperkara-JRPHVs018Z.JPG Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Laporan dugaan penistaan agama oleh Eggi Sudjana disebut-sebut dalam sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Eggi merupakan salah satu pemohon dalam perkara ini, yang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri karena pernyataannya usai bersidang di MK.

Pengacara Eggi, Rangga Lukita meminta majelis memberikan perlindungan terhadap kliennya. Hal itu karena pernyataan pers Eggi adalah substansi keterangan yang juga ia sampaikan dalam persidangan.

Hakim Ketua Arief Hidayat menolak permintaan tersebut dengan alasan pernyataan pihak berperkara di luar persidangan merupakan tanggung jawab personal. "Jadi statement-statement di luar persidangan itu, di luar kewenangan kita untuk mengamankan, di luar kewenangan hakim untuk mengamankan," ujar Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dikonfirmasi mengenai perlindungan bagi pihak berperkara, peneliti MK Nalom Kurniawan mengatakan, tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. MK tidak bisa melindungi pihak-pihak yang berperkara, baik terkait pernyataan di dalam maupun di luar persidangan.

"MK tidak pernah melakukan perlindungan terhadap para pihak yang berperkara. Satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," ujar Nalom saat dihubungi.

Hanya saja, jika keterangan seseorang dalam persidangan dipidanakan, maka konteks pernyataan tersebut bisa menjadi pembelaan. Misalnya, dalam kasus Eggi, ia bisa membela diri bahwa pernyataan di depan persidangan tidak dimaksudkan untuk menistakan agama, tetapi untuk membangun dan menguatkan argumentasi pokok permohonan perkara uji materi Perppu Ormas.

"Dalam proses persidangan, tentu tujuannya bukan untuk memfitnah atau menyebarkan sesuatu yang tidak baik, tapi untuk membuktikan dalil-dalilnya. Itu di dalam persidangan dimana pun, apakah di peradilan Mahkamah Konstitusi atau di peradilan umum," kata dia.

Sayangnya, Eggi juga menyampaikan pernyataan yang dianggap menistakan agama tersebut di luar persidangan, dimana rekaman bukti wawancaranya di luar ruang sidang MK menjadi bukti pelaporan. "Kalau sudah di luar persidangan itu sudah tidak menjadi bagian proses persidangan," kata Nalom. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini