Image

DPRD Permasalahkan 2 Poin Surat Gubernur DKI Terkait Reklamasi, Apa Alasannya?

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 18:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 12 338 1794273 dprd-permasalahkan-2-poin-surat-gubernur-dki-terkait-reklamasi-apa-alasannya-r3wDjVhmJH.jpg Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Foto dok Okezone

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus mempermasalahkan surat yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk melanjutkan rancangan perda reklamasi yang sempat tertunda.

"Yakni perda zonasi dan tata ruang pantai utara Jakarta di poin 5 dan 6. Nah, dalam poin itu ada hal yang tidak penting untuk dicantumkan," kata Bestari Barus, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Bestari menyebutkan, dalam poin 5 itu dibahas soal kontribusi 15 persen. Menurut dia hal itu tidak perlu dicantumkan dengan alasan sudah ada dalam rancangan perda.

Selain itu dalam poin 6 kata dia, dalam penyebutan kata lokasi reklamasi. Menurut dia hal itu keliru. "Sebenarnya ini bukan lokasi reklamasi tetapi adalah lokasi pantai Utara Jakarta sebagaimana zonasi yang menetapkan zona ekonomi. Jadi jangan straight pada reklamasi. Karena kita tidak sama sekali membahas satu pasal pun terkait reklamasi," ungkapnya.

 

Politikus Partai NasDem itu juga menegaskan tidak akan membahas persoalan terkait reklamasi. Hal itu juga disampaikannya dalam surat balasan kepada Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi kami meminta pada ketua dewan untuk membalas surat kepada pak gubernur bahwa kami sama sekali didalam pembahasan ke depan tidak akan masuk di dalam wilayah pembahasan reklamasi, dan soal raperda ini bukan untuk digunakan pada hari ini. Nanti ajalah dua puluh atau tiga puluh tahun lagi kek," paparnya.

Sebelumnya beredar surat dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang ditujukan kepada DPRD DKI Jakarta perihal pelanjutan kembali pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini