Image

Soal Tambahan 15% Retribusi Pulau Reklamasi, DPRD Jakarta: Harus Ada Payung Hukumnya!

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 23:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 12 338 1794421 soal-tambahan-15-retribusi-pulau-reklamasi-dprd-jakarta-harus-ada-payung-hukumnya-2C6h9oU6WS.jpg Wakil Ketua DPRD Jakarta Haji Lulung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terkait surat yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ke DPRD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI Ambraham Lungguna (Haji Lulung) sayangkan dua poin di dalamnya. Haji Lulung menyayangkan dua poin dari permohonan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan.

Diketahui sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat permohonan kepada DPRD DKI berupa enam poin. Dari keenamnya ada dua poin yang dipermasalahkan oleh DPRD DKI Jakarta di antaranya tentang kontribusi tambahan pulau reklamasi sebanyak 15%.

Lulung mengaku bingung dengan permintaan pembahasan tambahan kontribusi 15% yang diminta dalam surat tersebut. Menurut dia, Pemprov tidak perlu mencantumkan hal itu dalam surat yang dikirimnya ke DPRD.

"Ngapain gubernur minta tambahan 15% lagi. Kan udah ada di draf. Kan drafnya dia yang bikin. Ngapain dituangkan 15% di suratnya?" kata Lulung seusai rapat pimpinan gabungan DPRD dan Pemprov DKI di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Dia mengaku, selama ini belum ada peraturan yang meminta tambahan kontribusi sebanyak 15%. “Harus ada payung hukum yang mengatur hal tersebut. Kan sudah ada kontribusi 5%. Sudah ada. Ngapain lagi ada tambahan. Kalau ada tambahan harus di bawah 15%. Kan kontribusi secara hukum 5% terus tambahan kontribusinya kok 15%," ujar dia.

Menurut dia, permintaan tersebut justru lebih dari kontribusi yang telah ditetapkan. "Kok lebih banyak tambahan kontribusinya dibanding kontribusinya," ucap Lulung.

Lulung menjelaskan, rencana Djarot memberikan kontribusi tambahan ke warga sekitar tidak memenuhi aturan. Pasalnya Lulung mengaku kontribusi dari pulau tersebut seharusnya diberikan ke APBD. "Nanti, harus ke APBD. Dan itu jangan tambahan kontribusilah ya. Kita mesti mendapatkan tambahan-tambahan yang lebih yang bukan menyangkut tambahan-tambahan dari pajak. Kayak CSR, misalnya. Itu harus dimasukkan ke APBD. Sekarang kan enggak. Sekarang kesepakatan pemda dengan pengembang," tuturnya. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini